JAKARTA, RIAUREVIEW.COM -Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menyatakan sebanyak 3.802.367 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan bansos tunai (BLT) Dana Desa per Jumat (22/5). Jumlah itu baru mewakili 31,6 persen dari target 12 juta KPM di 74.953 desa.
Menteri Desa PDDT Abdul Halim Iskandar mengungkap ada kenaikan sebesar 1.333.342 KPM dibandingkan kemarin.
"Per siang ini (22 Mei 2020) realisasi sudah sebanyak 3,8 juta keluarga miskin dengan total dana tersalur sebesar Rp2,281 triliun," ujarnya dilansir CNNIndonesia, Jumat (22/5).
Namun, Abdul memaparkan dana yang telah disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD) sebanyak 56.993 desa. Artinya, sebanyak 76 persen desa telah siap menyalurkan BLT kepada keluarga penerima.
Oleh karena itu, Abdul mendesak para kepala daerah untuk tak menunda penyaluran dana desa kepada warganya yang membutuhkan. Apalagi saat menjelang Lebaran seperti saat ini.
"Saya berharap Bupati dan Walikota melepas (kewenangan) sepenuhnya kepada desa agar desa melakukan percepatan BLT desa, jangan dihambat, banyak aturan. Saya dengar ada desa yg sudah mau cair semua tapi kepala daerah menghentikan dengan berbagai alasan," ungkapnya.
Seperti diketahui terdapat empat tahapan penyaluran BLT Dana Desa. Pertama, pendataan keluarga miskin. Kedua, musyawarah desa khusus untuk menetapkan daftar penerima BLT Dana Desa. Ketiga, pengesahan bupati terhadap daftar usulan KPM desa tersebut. Keempat, penyaluran BLT Dana Desa.
Jika dilihat per daerah, maka provinsi yang menyalurkan BLT Dana Desa tertinggi adalah Provinsi Bali, disusul Gorontalo, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau dan Sulawesi Tengah.
"Bali ini satu-satunya yang sudah menyalurkan 100 persen, terima kasih untuk Pemerintah Daerah Bali," ucapnya.
Sebaliknya, provinsi yang paling rendah dalam persentase penyaluran BLT Dana Desa secara berturut-turut yakni Banten, Kalimantan Tengah, Papua, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara.
