MERANTI, RIAUREVIEW.COM --Wacana pembentukan Provinsi Riau Pesisir kembali mencuat. Dan, tak sedikit pihak di Riau Daratan yang 'panas' mendengar hal ini.
Hanya saja, wacana tersebut dianggap sebagian kalangan sudah basi. Pasalnya, moratorium terkait pembentukan provinsi baru di Indonesia belum dicabut.
Lagipula, belum ada hingga saat ini pembahasan di KOmisi II DPR RI tentang pembentukan provinsi baru.
Mencuatnya wacana pembentukan Provinsi Riau Pesisir setelah mantan Gubernur Riau Annas Maamun berpidato di Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) saat memperingati HUT ke-21 Rohil, pada Minggu 4 Oktober 2020.
Annas Maamun, yang hanya berumur 7 bulan menjabat Gubernur Riau, lalu dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu memberikan keyakinan, dalam 3 bulan lagi Provinsi Riau Pesisir akan terbentuk.
Baca juga:3 Bulan Lagi Provinsi Riau Pesisir Terbentuk, Ini Garansi Eks Gubernur Riau
Nah, menanggapi pernyataan tersebut, Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir menyatakan bahwa wacana pembentukan Provinsi Riau Pesisir itu sudah kadaluarsa.
Karena saat ini akses di Riau sudah lebih baik. Terutama, telah beroperasinya tol Pekanbaru-Dumai.
"Dengan beroperasinya tol Dumai-Pekanbaru, maka Provinsi Riau Pesisir sudah expired (kadaluarsa)," kata Irwan Nasir, Minggu 4 Oktober 2020.
Dijelaskan Ketua DPW PAN Riau ini, sekarang tidak waktunya lagi memikirkan pembentukan provinsi baru. Yang penting saat ini adalah membangun dan memajukan infrastruktur untuk menghubungkan daerah-daerah yang ada di Riau, khususnya di daerah pesisir.
"Tinggal lagi menyelesaikan pembangunan high way Pekanbaru-Buton," ujarnya.
Masih menurut bupati dua periode di Kepuluan Meranti itu, situasi Riau sudah berkembang dengan baik.
Dan yang dibutuhkan ke depan bukan soal pemekaran Provinsi Riau, tapi pemimpin yang progresif. "Situasi sudah berubah, Riau berkembang cukup progresif. Ke depan dibutuhkan pula pemimpin yang progresif dan bisa berpikir strategi. Good bye old generation," tutup Irwan.***
