KEPULAUAN MERANTI, RIAUREVIEW.COM ---Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini Bappeda Meranti menggelar kegiatan Konsultasi Publik Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti 2021-2026, dalam kegiatan itu masalah infrastruktur untuk meningkatkan aksesbilitas dan tingginya angka kemiskinan masih menjadi isu strategis untuk segera dituntaskan.
Kegiatan dalam rangka mendengarkan isu aktual dan menghimpun masukan dari sejumlah tokoh masyarakat sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 terkait penyusunan RPJMD tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Dr. Kamsol, MM didampingi Plt. Kepala Bappeda Meranti Rizki Hidayat, bertempat di Gedung Biru Kantor Bupati, Jumat (23/10/2020).
Turut hadir bersama Sekda, Kepala Kantor Kemenag Meranti Agustiar, MA, Wakapolres Meranti Kompol Ipwin Bonar Hutabarat, Kepala Bappeda Meranti Rizki Hidayat, Pemateri Dr. Suwondo, Danposal Letda Jeri Hendra, Perwakilan OPD serta tokoh masyarakat di Kepulauan Meranti.
Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Dr. Kamsol mengatakan Pemerintah Daerah akan terus fokus pada upaya-upaya untuk menekan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di Kepulauan Meranti. Meski sudah jauh menurun dari sejak pertama Meranti berdiri 10 tahun yang lalu berada di angka 40 persen kini angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 26 persen lebih.
Hal ini menurut Sekda berkat keseriusan dan konsistensi dari tiap OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk bersinergi mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Adapu Isu-isu yang terus dibenahi adalah masalah minimnya infrastruktur dasar, seperti jalan yang menyebabkan terkendalanya aksesbilitas, alhasil biaya transportasi menjadi tinggi, mahalnya harga kebutuhan pokok, sementara daya beli semakin lemah.
"Jadi, masalah infrastruktur ini sangat berkaitan erat dengan masih tingginya angka kemiskinan di Kepulauan Meranti. Untuk itu, pembangunan infastruktur tetap menjadi fokus kita di tahun tahun yang akan datang," Ujar Sekda.
Agar upaya-upaya menekan angka kemiskinan dan peningkatan pembangunan berjalan dengan baik, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat berharap masukan dari berbagai elemen dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama memberikan saran yang nantinya akan menjadi pertimbangan bagi Kepala Daerah selanjutnya dalam penyusunan RPJMD 2021-2025.
"Di sini kita mencoba untuk menggali berbagai isu strategis yang terjadi di tengah masyarakat baik masalah kemiskinan, minimnya infrastruktur, melemahnya ekonomi, sosial, kesehatan, hingga masalah lingkungan abrasi, serta keamanan dan lainnya," ujar Sekda.
Selain malasah infrastruktur, isu lainnya yang juga harus menjadi pertimbangan menurut Sekda Kamsol adalah kondisi Pandemi Covid-19 saat ini yang menyebabkan melemahnya semua sektor terutama ekonomi masyaraka. Untuk itu, Sekda mengintruksikan kepada semua OPD terkait untuk terus fokus kepada program-program pemberdayaan yang benar-benar bersentuhan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dengan begitu segala permasalahan dapat ditanggulangi dengan baik.
Terakhir dalam sambutan Sekda Kamsol berjanji segala masukan dan saran yang diperoleh dari kegiatan Konsultasi publik ini akan dicatat dan akan dijadikan sebagai pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti khususnya Kepada Daerah dalam penyusunan RPJMD yang akan datang.
"Harapan kita ke depan semua isu dan permasalahan yang terjadi dapat ditanggulangi dengan baik yang ditandai dengan sejahteranya masyarakat dan pemerataan pembangunan mulai dari Kota hingga pelosok desa," pungkas Sekda. (Sp)
