BENGKALIS, RIAUREVIEW.COM --Berbagai upaya dan cara dilakukan untuk memenangkan Pemilukada serentak 2020 di Kabupaten Bengkalis. Selain saling klaim menang di media sosial (medsos) melalui akun palsu, yang saling jelek menjelekkan. Ternyata Pemilukada di Bengkalis Rabu 9 Desember 2020 rawan dengan politik uang (money politik).
Seperti diutarakan Ketua Umum Komite Masyarakat Bukit Batu-Siak Kecil (KOM-BS) Wan Muhammad Sabri, Selasa (8/12/2020). Menurutnya, helat pesta demokrasi 2020 ini jatuh pada hari bersejarah, yaitu hari peringatan anti korupsi se-dunia, tepat 9 Desember 2020.
“Ya kita normatif saja. Besok adalah merupakan hari H pencoblosan Pemilukada Bengkalis tepat 9 Desember 2020. Hari itu juga bertepatan dengan hari anti korupsi se-Dunia dan merupakan sejarah, tentunya juga sebagai hari sakral yang harus kita jaga bersama-sama,”ujar Wan Muhammad Sabri.
Sekretaris BAK Lipun Bengkalis ini juga mengimbau kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang dipilih nantinya adalah pemimpin yang bersih dan bebas dari permaian uang (money politik).
“Kita harap masyarakat sadar, sebab hari pencoblosan 9 Desember 2020 merupakan hari saklal hari anti korupsi se-dunia. Kalau ingin Kabupaten Bengkalis maju ekonomi dan sejahtera masyarakatnya, pilihlah pemimpin yang tidak menggunakan uang untuk menyogok pemilih,”ujarnya lagi.
Sebagi aktifitis anti korupsi dan juga aktif di Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Bengkalis, sejatinya perlu mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bengkalis, berkaitan masa tenang yang dilaksanakan sejak tanggal 5 Desember 2020.
“Kita minta masyarakat sadar. Sebagai aktifis kami tentunya sangat menjunjung tinggi hari anti korupsi ini. Pemilih yang memiliki hak pilih jangan mau dibayar, kalaupun kita dikasi Rp 1 juta-2 juta pun jangan, apalagi Rp 100 – Rp 300 ribu,”katanya.
Senada diutarakan Ketua Ikatan Keluarga Pulau Bengkalis dan Sekitarnya (IKPBS) Pekanbaru, Aziun Asya’ari, SH, MH, Selasa (8/12/2020). Mencermati pelaksanaan Pemilukada Bengkalis 9 Desember 2020, ia mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas.
Aziun mengatakan, masyarakat harus bisa menolak politik uang yang menjadi perusak demokrasi di negeri junjungan Kabupaten Bengkalis. Ia mengatakan, upaya politik uang ini merupakan upaya dan berencana menyusun siasat untuk merampok masa depan masyarakat Bengkalis, terutama pada masyarakat yang memiliki hak pilih.
“Tolak politik uang jangan terima amplop dari uang haram itu, karena dipastikan itu tidak barokah. Begitu juga jika menerima uang, segera laporkan kepada Bawaslu, penegak hukum dan relawan yang tidak suka terhadap politik uang. Jika tidak punya kemampuan untuk menolak politik uang, para pemilih pastikan masyarakat tidak akan mememilih paslon tersebut,”urainya.
Dikatakannya, pemimpin terbaik Bengkalis atau pemimpin sejati tidak datang membagi-bagikan uang, hanya untuk satu hari tapi kemudian merampok kesejahteraan negeri selama 5 tahun. Pemimpin terbaik itu akan membuat program dan memastikan supaya masa depan betul-betul sungguh untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.
“Pilihlah pemimpin yang tidak menggunakan uang untuk membeli suara. Ini sudah jauh hari kita sosialisasikan di IKPBS. Artinya, masyarakat jangan mementingkan kepentingan pribadi yang sesaat, namun pikirkanlah masa depan negeri junjungan, yang lebih baik,”tutup advokat ternama asal Pulau Bengkalis ini.(kr)
