KEPULAUAN MERANTI, RIAUREVIEW.COM --Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini Bupati H. Muhammad Adil, SH, menyadari benar untuk membangun Kepulauan Meranti tak cukup hanya dengan mengandalkan anggaran APBD Kabupaten, untuk itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus berpikir keras mencari dukungan anggaran khususnya dana APBN yang masih mengendap di pusat, agar Kepulauan Meranti mampu menjadi kabupaten yang maju, cerdas dan bermartabat
Kondisi APBD Kepulauan Meranti yang terus menurun kini berkisar diangka 1.1 Triliun rupiah dinilai tidak cukup untuk menggesa pembangunan kabupaten dalam rangka mengejar ketertinggalan apa lagi bagi sebuah kabupaten baru yang masih seumur jagung dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau yang mencapai 26 persen sesuai data terakhir yang dilansir oleh BPS dan wilayah yang terisolir menjadi tantangan terberat bagi Pemerintah Daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya
Untuk dapat meraih kue APBN tersebut, Bupati H. Muhammad Adil, didampingi Anggota DPR-RI Dapil Riau Abdul Wahid, dan Sekretaris Daerah Dr. H. Kamsol serta Kepala OPD diantarannya Kepala Bappeda Kepulauan Meranti Masdiansyah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bambang Supriyanto, Kabid Bina Marga Fajar Triasmoko.
Mengunjungi Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Jalan TMP Kalibata, Jakarta, Selasa (16/3/2021) untuk melakukan koordinasi dan melobi-lobi dalam rangka meraih dana APBN Pusat.
Kunjungan Bupati dan rombongan itu sekaligus menagih janji pemerintah Jokowi yang menegaskan akan fokus membangun Indonesia mulai dari daerah perbatasan yang merupakan pintu gerbang dan wajah terluar Indonesia sesuai PP No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Nasional sebagian besar kawasan di Kabupaten Kepulauan Meranti seperti di Pulau Rangsang masuk ke dalam kawasan strategis nasional dan berdasarkan Kepres Tahun 2016 juga termasuk kawasan strategis nasional tertentu yang harusnya menjadi prioritas pembangunan nasional.
Dalam kunjungannya di Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bupati H. Muhammad Adil dan rombongan disambut langsung oleh Menteri Abdul Halim Iskandar dan Dirjen pengembangan Ekonomi dan Investasi Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si, dan Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan.
Disitu dipaparkan beberapa program strategis yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan 7 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil-H. Asmar, dimana untuk merealisasikannya sangat membutuhkan dukungan dana APBN Pusat seperti disampaikan Kepala Bappeda Kepulauan Meranti Mardiansyah dibidang penyediaan infrastruktur dasar air bersih, infrastruktur penghubung jalan dan jembatan, peningkatan kualitas SDM, hingga masalah abrasi dan karhutla yang tiap tahun terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dikatakan Mardiansyah, Kabupaten Kepulauan Meranti hingga saat ini belum memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mampu mengolah air gambut dan juga air asin menjadi bening sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, kemudian Isu strategis selanjutnya dibidang infrastruktur penghubung jalan dan jembatan, jalan yang masih perlu dibangun sepanjang 125 KM, begitu juga jembatan 2.5 KM.
Sebagian besar jalan di Kepulauan Meranti masih dalam bentuk base atau tanah dan sebagian besar dalam keadaan rusak berat, kualitas SDM Kepulauan Meranti sangat rendah jika diukur dari lama belajar pendidikan formal masyarakat Kepulauan Meranti usia 25 tahun rata-rata hanya berkisar 7 tahun atau hingga kelas satu SMP.
Begitu juga dengan kualitas kesehatan yang diukur dari lama hidup masyarakat Kepulauan Meranti berdasarkan data statistik dalam 5 tahun terakhir rata-rata hanya berkisar 67 Tahun, jauh di bawah angka rata-rata Provinsi Riau yang mencapai usia 71 tahun.
Keterbatasan akses Internet untuk menunjang pelayanan Digitalisasi, masalah Abrasi serta Karhutla yang menghantui Kepulauan Meranti tiap musim kemarau untuk maslaah abrasi kabupaten termuda di Riau ini menghadapi masalah yang cukup serius yang sangat mengancam batas wilayah NKRI, dimana setiap tahunnya wilayah Kepulauan Meranti yang notebene merupakan batas terluar Indonesia terus berkurang 4-10 meter akibat dihantam ombak lautan.
Dihadapan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, Bupati H. Muhammad Adil, berharap kementrian Desa dapat mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan memasukan Kepulauan Meranti sebagai objek kegiatan strategis Kementrian Desa seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.
Kepulauan Meranti telah ditetapkan sebagai kawasan perbatasan, kawasan terluar dan pengembangan khusus yang menjadi beranda terdepan Indonesia, menurut Bupati H. Muhammad Adil sudah selayaknya menjadi objek pembangunan dari Pemerintah Pusat.
"Semoga dengan kedatangan kami mendapatkan solusi dari pihak Kementrian Desa dan untuk dapat menuntaskan berbagai masalah yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti," Ujar Bupati Kepulauan Meranti.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Abdul Halim Iskandar berjanji, pihaknya akan berusaha mendukung Pembangunan di Kepulauan Meranti, sesuai dengan program yang akan dilaksanakan oleh Kementriannya. (Sp)
