RIAUREVIEW.COM --Remisi merupakan wujud tanggung jawab negara untuk menjaga agar setiap warga negaranya mampu beradaptasi dan berinteraksi secara sehat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Pengaturan remisi saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah memberikan batasan-batasan diberikannya remisi khusus untuk tindak pidana antara lain: tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang dianggap merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi Negara atau masyarakat.
Untuk memberikan pemahaman tentang pemberian remisi bagi nara pidana tindak pidana tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 maka tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning (Unilak) yang terdiri dari Dr. H. Mohd. Yusuf Daeng, S.H., M.H., Ph.D sebagai ketua, Olivia Anggie Johar, S.H., M.H. dan Tri Novita Sari Manihuruk, S.H., M.H. masing-masing sebagai anggota telah melaksanakan kewajiban tri dharma perguruan tinggi di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) pada (09/06/2021) dengan mitra kegiatan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II Pekanbaru.
Dr. Mohd. Yusuf Daeng menyebutkan "kami telah sepakat dengan mitra bahwa materi PKM berkaitan dengan pemberian remisi, sejalan dengan itu telah disepakati temanya, yaitu Peningkatan Pemahaman Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Pekanbaru Mengenai Pemberian Remisi Bagi Nara Pidana Tindak Pidana Tertentu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan”. Ucap Yusuf Daeng.
“Kegiatan PKM dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum dikuti 15 orang peserta warga binaan LP Kelas II Pekanbaru selama berlangsung tetap mematuhi protokol kesehatan, ikut hadir dalam acara Hendra Purnama Cipta, A.Md.P selaku Kasubsi Registrasi dan Erik Suranta Ginting, A.Md.Ip, S.H selaku Kasi Binadik”. Tutur Yusuf Daeng.
"Metode penyuluhan ini dilaksanakan dalam bentuk ceramah, setelah penyampaian materi diberikan kesempatan kepada peserta untuk tanya jawab, agar tercapai pemahaman yang baik”. Ujar Dr. Yusuf Daeng.
Tri Novita Sari menambahkan "kegiatan PKM ini kami juga melibatkan 2 (dua) orang mahasiswa serta berkaloborasi dengan tim lain yang juga dari Fakultas Hulum Unilak, yaitu Dr. Suhendro, S.H., M.H. bersama Devie Rachmat , S.H., Mkn, dan Ade Pratiwi, S.H., M.H. yang mengangkat tema PKM Peningkatan Pemahaman tentang Pemenuhan Hak Keperdataan terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A dalam Kedudukannya Sebagai Tahanan/Narapidana Pekanbaru”. Ujar Tri Novita Sari.
Lebih lanjut Tri Novita Sari menyebut “pelaksanaan kegiatan nanti akan kami laporkan hasilnya ke Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Unilak bahwa kegiatan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan, dan menjadi evaluasi untuk kegiatan PKM ke depan”. Sebutnya.
Setelah pelaksanaan kegiatan penyuluhan Tim PKM melakukan sesi foto bersama dengan peserta (Ld)
Dosen Fakultas Hukum Unilak Beri Penyuluhan Hukum tentang Pemberian Remisi di LP Kelas II Pekanbaru
