RIAUREVIEW.COM -- Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah menyita aset yang dimiliki Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Penyitaan aset tersebut terkait tunggakan utangnya ke negara yang mencapai triliunan rupiah.
Utang tersebut berasal dari pinjaman dari pemerintah saat krisis keuangan pada 1997-1998 kepada PT Timor Putra Nasional (TPN), di mana Tommy menjadi salah satu pengurus. Utang itu hingga saat ini belum dibayarkan kepada negara.
Berikut ini fakta-fakta aset Tommy Soeharto yang disita Satgas BLBI:
1. Pemanggilan atas Nama Pengurus Timor Puta Nasional
Pemanggilan Tommy dan Ronny pertama kali dilakukan pada Agustus 2021. Dikutip dari media sosial Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, dia memperlihatkan undangan pemanggilan yang dilakukan BLBI kepada Tommy Soeharto dan Ronny Hendarto selaku pengurus TPN.
Dalam pengumuman tersebut agenda pemanggilan penagihan dilayangkan kepada pemilik atas nama pengurus PT Timor Puta Nasional yang beralamat lengkap di kawasan Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Agenda pemanggilan didasarkan pada satuan tugas penanganan hak tagih negara bantuan likuiditas Bank Indonesia yang tercantum berdadarkan Keputusan Presiden RI No. 6 Tahun 2021.
2. Utang Rp2,6 Triliun
Menko Polhukam Mahfud MD mennyebutkan, utang Tommy Soeharto mencapai Rp2,6 triliun kepada negara.
“Sampai saat ini untuk utang Tommy Soeharto, berdasarkan hitungan terkini dan nanti bisa berubah ketika dia datang, jumlahnya Rp2,6 triliun," ujar Mahfud dalam keterangannya, beberapa waktu lalu.
3. Aset yang Disita Rp600 Miliar
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban selaku Satgas BLBI mengumumkan telah melakukan penyitaan aset jaminan PT Timor Putera Nasional milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.
Aset yang disita berupa tanah seluas 124 hektare (ha) senilai Rp600 miliar. Penyitaan ini disaksikan oleh Tim Pelaksana Satgas BLBI antara lain unsur dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Ketua Satgas BLBI memaparkan, hingga Jumat (5/11/2021), Satgas telah melakukan upaya penagihan terhadap kewajiban PT Timor Putera Nasional. Penagihan kewajiban PT Timor Putera Nasional berasal dari kredit perusahaan ke sejumlah bank.
"Adapun outstanding nilai utang PT Timor Putera Nasional kepada pemerintah yang ditagihkan oleh PUPN setelah ditambahkan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (10 persen) adalah sebesar Rp2.612.287.348.912,95 (sesuai PJPN-375/PUPNC.10.05/2009 tanggal 24 Juni 2009)," ujar Rionald.
4. Nasib PT Humpuss Intermoda
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) menyatakan, tidak terkait dengan informasi penyitaan terhadap aset-asetnya oleh Satgas BLBI. Emiten yang bergerak di bidang pelayaran ini sebagian besar sahamnya dimiliki Tommy Soeharto.
Berdasarkan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Direktur Utama HITS Kemal Imam Santoso menjelaskan, kejadian atau pemberitaan ada di luar grup perseroan sehingga tidak mengetahui terkait kasus BLBI .
"Bahwa UBO (ultimate beneficiary owner) perseroan adalah Bapak Hutomo Mandala Putra. Dalam praktik operasional perseroan, beliau tidak mengendalikan secara langsung. Perseroan dijalankan oleh tenaga-tenaga profesional dan independen, bebas intervensi dari pihak manapun," ujarnya.
Sumber: [inews.id]
