RIAUREVIEW.COM --Sebanyak 3 orang kader Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Bengkulu ditangkap Densus 88 gegara diduga terlibat jaringan terorisme. Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas merespons soal penangkapan tersebut.
"Kalau menurut BNPT dan Densus 88 ada warga masyarakat yang terlibat dengan tindakan dan atau dengan jaringan terorisme ya silakan saja ditangkap. Tapi mohon supaya yang bersangkutan jangan ditahan berlama-lama tanpa diproses. Kita mengharapkan supaya kasusnya sesegera mungkin dilimpahkan ke pihak kejaksaan untuk kemudian oleh kejaksaan masalahnya bisa dibawa ke pengadilan untuk supaya kasusnya bisa diadili supaya jelas duduk perkaranya oleh masyarakat," kata Anwar saat dikonfirmasi, Minggu (20/2/2022).
"Apakah betul yang bersangkutan menurut hakim bersalah atau tidak, karena bagaimana pun dalam masalah hukum kita tentu akan menerapkan praduga tidak bersalah sehingga kalau yang bersangkutan merupakan anggota dari sebuah organisasi maka terpaksalah organisasi tersebut menonaktifkan yang bersangkutan untuk sementara waktu," sambung Anwar.
Anwar yang juga wakil ketua umum MUI meminta ketiga kader Muhammadiyah yang ditangkap dapat segera diproses. Pasalnya, Densus 88 dan BNPT saat ini dinilai Anwar terkesan 'beternak' radikalisme.
"Jadi tidak seperti yang ada selama ini dimana kita lihat BNPT dan Densus 88 terkesan seperti berternak dan atau berkebun radikalisme, ekstrimisme dan terorisme, di mana si pelaku dibiarkan saja berbuat dan beraktivitas dengan selalu dipantau oleh BNPT sehingga kalau oleh BNPT waktunya sudah dianggap tepat lalu ditangkap," ungkapnya.
Bahkan, Anwar menyebut BNPT dan Densus 88 dalam hal ini harus menekankan pada pendekatan preventif. Tujuannya, agar meminimalisir terbuangnya anggaran dalam pencegahan jaringan terorisme.
"Sehingga anggaran BNPT dan Densus 88 yang besar tersebut tidak perlu lagi ditambah. Bahkan, akan bisa kita kurangi sehingga masalah penanggulangan radikalisme dan terorisme ini tidak lagi membebani APBN dan rakyat," tuturnya.
Lebih lanjut, Anwar meminta BNPT dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat (ormas) setempat untuk bersama-sama mencegah praktik terorisme.
"Sebaiknya menurut saya ada kerja sama yang baik dan rapi antara BNPT dengan ormas-ormas dan elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat sehingga kita bisa secara bersama-sama mencegah praktik yang tidak terpuji tersebut," ungkapnya.
Sebelumnya, PW Muhammadiyah Bengkulu menonaktifkan sementara tiga kadernya yang diamankan Densus 88 Antiteror beberapa waktu lalu. Pihaknya menunggu kepastian hukum ketiganya.
"Kami atas nama pengurus wilayah Muhammadiyah Bengkulu menyatakan menonaktifkan sementara terduga teroris yang ditangkap," kata Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu Taufik Bustami saat memberikan pernyataan, Rabu (16/2/2022).
Taufik mengatakan terduga RH selama ini kerap mengisi ceramah di kegiatan Muhammadiyah, dan dalam ceramahnya tidak pernah adanya kalimat yang mengarah pada terorisme, dan hanya bersifat wajar.
"Kami sangat mengenal RH ,beliau selama ini bersifat biasa sama dengan kader lainnya, tidak ada menunjukkan akan keterlibatan sebagai terorisme," jelas Taufik.
Sedangkan MT merupakan pengurus wilayah Muhammadiyah di tempat tinggal MT, yakni Kabupaten Bengkulu Tengah, MT juga kerap mengisi ceramah.
"Kalau CA merupakan pengurus pimpinan wilayah Muhammadiyah di kabupaten Rejang Lebong, namun CA telah lama pindah ke kota dan sudah dinyatakan tidak aktif," ungkap Taufik.
Sumber: [detik.com]
