RIAUREVIEW.COM --Partai Demokrat (PD) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tegas menertibkan pembantunya terkait manuver skenario jabatan 3 periode. Merespons hal itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin malah balik bertanya siapa yang pembantu Jokowi yang dimaksud PD.
"Yang pertama, kalau dia menyebutkan para pembantu Presiden, tentu nanti dia mesti jelaskan siapa pembantu yang dia maksudnya. Kemudian, pembantu Presiden yang mana dia maksudkan?" kata Ngabalin kepada wartawan, Jumat (1/4/2022).
Ngabalin menyebut tidak ada pembantu presiden yang berbeda pandangan dengan Jokowi mengenai isu 3 periode. Baik itu para menteri dan para pembantu Jokowi di Kantor Staf Presiden.
"Kan tidak ada satupun pembantu Presiden, baik para menteri, baik kami-kami yang ada di Kantor Staf Presiden atau yang ada di lingkungan Istana ini, yang tidak keluar dari jalur atau tidak offside, atau mungkin berbeda dengan sikap pikiran dan pandangan dengan Bapak Presiden Joko Widodo," tutur Ngabalin.
Menurut Ngabalin, tidak ada para pembantu Jokowi yang berjalan dengan visinya masing-masing. Para pembantu Jokowi, sebut Ngabalin, bekerja berdasarkan visi dan misi Jokowi-Ma'ruf Amin, begitu pula dengan masa jabatan presiden.
"Terkait dengan sikap ini, maka semua tunduk dan patuh kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, sesuai dengan konstitusi negara. Bahwa berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa konstitusinya jelas, UUD 1945 mengatur tentang masa jabatan dan periodesasi presiden, undang-undang tidak mengatur tentang penundaan, undang-undang tidak mengatur tentang perpanjangan waktu masa dinas presiden, dan undang-undang juga mengatur tunduk dan patuh, itu yang dilakukan Bapak Presiden terkait dengan periode beliau dalam pemerintahan ini, dua periode," katanya.
Isu 3 Periode Dinilai Ajang Cari Panggung
Lebih lanjut, Ngabalin menilai pihak yang mengangkat isu jabatan presiden 3 periode adalah mereka yang ingin mencari panggung. Dia menyebut pihak itu bisa saja mencari panggung untuk partai politik mereka.
"Jadi kalau ada pihak-pihak yang terus mengangkat masalah ini, justru kami mencurigai, kami tidak menuduh, tapi kami mencurigai, justru ada yang menggunakan momentum ini sebagai panggung dalam politik mereka, dalam politik partai yang sedang dipakai untuk terus mencari panggung dalam suasana seperti ini," jelas Ngabalin.
Ngabalin menambahkan bahwa saat ini pemerintah fokus dalam kerja untuk menyambut bulan Ramadan. Jokowi, kata dia, juga fokus mengerjakan tugas di sisa masa jabatan.
"Karena, pertama semua orang yang ada di lingkungan Istana maupun para pembantu konsentrasi full untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan segala macam kebijakan Bapak Presiden, dan Presiden sendiri sedang konsentrasi full untuk melaksanakan tugas-tugas dan kerja-kerja Presiden di akhir masa jabatan ini,"
"Sehingga, kalau masih ada pihak-pihak yang berteriak masa perpanjangan waktu dan 3 periode, itu artinya orang sedang menggunakan isu ini dan mencari panggung," katanya.
Partai Demokrat (PD) sebelumnya menyayangkan Presiden Jokowi tak tegas menertibkan para pembantunya terkait manuver skenario 3 periode. PD menilai hal itu mencederai agenda reformasi.
"Ini terjadi karena Pak Jokowi tak merespons secara tegas untuk menertibkan para pembantunya yang terus menerus melakukan manuver pelanggengan kekuasaan ini baik melalui skenario 3 periode maupun skenario penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden," kata Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Kamis (31/3).
"Sangat disayangkan jika kemudian pembiaran ini didasari tafsir yang keliru terhadap demokrasi. Atas nama demokrasi membiarkan terjadinya 'terorisme konstitusi' yang kontra demokrasi dan mencederai agenda reformasi," imbuhnya.
Sumber: [detik.com]
