RIAUREVIEW.COM --Anwar Abbas meminta para menteri dan politikus berhenti menggaungkan dan menggalang dukungan untuk wacana 'Jokowi 3 periode'. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengingatkan Anwar Abbas agar tak merasa paling benar.
"Wajar saja beda pandangan. Namun, jangan merasa paling benar," kata Jazilul kepada wartawan, Jumat (1/4/2022).
Wakil Ketua MPR itu mengatakan sistem demokrasi tidak mengharamkan wacana dan perubahan konstitusi. Namun, kata dia, perubahan konstitusi itu harus sesuai dengan hukum.
"Alam demokrasi tidak mengharamkan wacana dan perubahan konstitusi, asal sesuai mekanisme hukum yang ada," sebutnya.
Pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan Anwar Abbas sebelumnya menilai isu 3 periode telah ditolak Presiden Jokowi. Jokowi bahkan menegaskan mematuhi konstitusi. Anwar Abbas menilai justru para tokoh politik dan menterilah yang harus berhenti bermanuver menggalang dukungan terkait isu presiden 3 periode itu.
"Jadi, berdasarkan hal demikian, diharapkan para menteri dan para tokoh politik di negeri ini untuk berhentilah melakukan manuver dan merekayasa, serta menggalang dukungan untuk Pak Jokowi agar masa jabatan beliau bisa diperpanjang atau bisa menjadi tiga periode, karena hal demikian hanya akan membuat negeri ini semakin gaduh dan rusuh," kata Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/4).
Anwar mengatakan isu presiden 3 periode hanya akan membuat negara semakin gaduh. Sementara itu, persoalan utama yang sedang dihadapi bangsa adalah persoalan kesehatan atau COVID-19, harga minyak, pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, ketidakadilan, utang negara yang semakin membengkak, dan persoalan kemandirian bangsa yang semakin tergerus baik dalam bidang ekonomi dan politik serta keamanan.
"Untuk itu, karena sikap dari Presiden kita sudah jelas, di mana kita sebagai bangsa harus taat dan patuh pada konstitusi, tolong para menteri dan para tokoh politik di negeri ini supaya jangan lagi melakukan penggalangan-penggalangan kekuatan yang bertentangan dengan semangat reformasi dan apa yang sudah ada dalam hukum dasar kita, yaitu UUD 1945," kata Anwar Abbas.
Sumber: [detik.com]
