RIAUREVIEW.COM --Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan partai koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih solid usai Partai NasDem deklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres). PKB menilai pihaknya menghormati sikap NasDem yang masih bertahan di kabinet.
"Kita hormati hak Nasdem untuk tetap dalam koalisi pemerintahan atau keluar menjadi oposisi," kata Jazilul kepada wartawan, Kamis (13/10/2022).
Jazilul mengatakan kondisi partai koalisi tidak ada yang berbeda usai NasDem deklarasikan Anies. Kecuali, kata Jazilul, jika NasDem menarik menterinya dari kabinet.
"Kondisi internal Koalisi nggak ada yang berubah, termasuk para menteri Nasdem masih solid bekerja dalam kabinet. Kecuali Nasdem menarik menterinya keluar kabinet, itu pasti lain ceritanya," kata Jazilul.
Lebih lanjut, Jazilul menegaskan tidak ada yang salah terkait keputusan NasDem mendeklarasikan Anies. Jazilul lantas menyoroti klaim Anies antitesis Jokowi yang diungkap politikus NasDem Zulfan Lindan.
Pernyataan itu, menurut PKB terkesan NasDem membenturkan Anies dengan Jokowi. Jazilul menilai 'badan' NasDem berada di dalam tapi 'pikirannya' keluar.
"Tidak ada salahnya Nasdem deklarasi Anies Baswedan, cuman terkesan 'kesusu', apalagi memposisikan Anies sebagai antitesa Jokowi. Kenapa Pak Jokowi seakan dibenturkan dengan Anies Baswedan? Publik bisa menilai, itu badannya ada didalam tapi pikirannya menuju keluar," kata Jazilul.
Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan rencana reshuffle kabinet selalu ada. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut keputusan Jokowi sangatlah bagus.
"Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus, karena itu adalah hak prerogatif dari presiden. Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat," ujar Hasto di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/10).
Dia mengharapkan dalam Pemilu 2024, masyarakat berada dalam kondisi yang baik. Menurutnya, kabinet saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi.
Meski demikian, Hasto menyebut Jokowi punya hak penuh untuk melakukan reshuffle. Dia mendukung Jokowi mengevaluasi menteri yang tidak patuh sembari menyinggung 'menteri antitesa'.
Terutama mengenai masalah ekonomi dan berfokus dalam upaya membuat legacy yang dipimpinnya untuk rakyat. Sehingga Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden," kata Hasto.
"Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden," lanjutnya.
Sumber: [detik.com]
