Realisasi Program Pertanian di Kabupaten Kepulauan Meranti Diapresiasi Kementan

Realisasi Program Pertanian di Kabupaten Kepulauan Meranti Diapresiasi Kementan

JAKARTA, RIAUREVIEW.COM--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat apresiasi dari Kementerian Pertanian (Kementan) terkait realisasi program-program pertanian dari pemerintah pusat.

 

 

Hal itu disampaikan Direktur Perbenihan Perkebunan Kementan Gunawan, SP, M. Si saat beraudiensi dengan Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM, di Gedung C Kantor Kementan, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

"Saya apresiasi bahwa Kepulauan Meranti termasuk terbaik realisasi anggaran pertaniannya," ujar Gunawan.

Untuk itu, pihaknya akan berusaha meneruskan berbagai usulan yang disampaikan oleh Pemkab Kepulauan Meranti. Baik itu kepada atasannya di Kementan maupun kementerian dan lembaga terkait lainnya.

 

 

"Kita tahu Kabupaten Kepulauan Meranti ini performanya bagus. Saya siap bantu karena gak malu-maluin. Kami komit membantu daerah yang memang punya kinerja bagus dalam mengeksekusi program yang telah kita alokasikan," katanya.

Gunawan yang didampingi sejumlah jajaran Dirjen Perkebunan itu juga menyarankan Pemkab Meranti untuk mengusulkan usulan pembangunan khusus fisik lewat Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

"Tapi harus sudah siap betul persiapan yang diperlukan. Nanti saya bantu untuk bertemu dengan yang berwenang di situ," tambahnya.

Usai mendengar masukan dari Direktur Perbenihan Kementan itu, Bupati Adil langsung menginstruksikan Sekda Kepulauan Meranti dan jajaran untuk segera mengeksekusi usulan program lewat SBSN tersebut.

"Segera tindak lanjut secepatnya. Kita juga berharap Kementan bisa mengabulkan usulan-usulan yang telah kami sampaikan, sehingga kemiskinan ekstrem di Meranti bisa diatasi," ungkapnya.

 

 

Sebelumnya, H. Muhammad Adil juga memaparkan berbagai kondisi pertanian dan perkebunan di Kepulauan Meranti. Mulai dari padi, sagu, kelapa, dan kopi serta pinang.

"Saat ini ada 3.816 petani miskin ekstrem di Meranti. Sesuai instruksi presiden, 2024 harus sudah nol. Inilah alasan kami datang ke kementerian meminta bantuan dan kolaborasi mengatasi permasalahan ini," sebut H. Muhammad Adil.

 

 

Turut mendampingi Bupati, Sekda Bambang Suprianto, Asisten II Suhendri, Staf Ahli Randolph WH, dan Kepala Dinas Pertanian Ifwandi, Inspektor Rawelly, Plt. Kepala BPKAD serta sejumlah pejabat lainnya. (Sp)

Berita Lainnya

Index