PEKANBARU,RIAUREVIEW.COM—Kepala Desa non aktif Harianto, SH divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru. Ia dianggap telah melakukan tindakan pidana korupsi dengan menguntungkan diri sendiri hingga menimbulan kerugian negara.
Atas perbuatannya, Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru menjatuhkan hukuman 3 tahun 6 bulan plus pidana denda sebesar Rp 50 juta. Ia juga dikenai subsider kurungan 4 bulan.
Sidang putusan terdakwa Harianto, SH berlangsung, Kamis (4/8/2023). Sidang agenda putusan tersebut menyatakan terdakwa bersalah karena telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantan tindak pidana korupsi, Pasal 2 Jo Pasal 18 Ayat (1).
Akibat perbuatan terdakwa, majelis hakim PN Tipikor Pekanbaru menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan untuk Kades Senderak Non Aktif itu. Tak hanya kurungan badan. Ia juga harus membayar denda sebesar Rp 50 juta, subsider kurungan 4 bulan.
Vonis tersebut turun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nofrizal, SH dkk, terdakwa dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantan tindak pidana korupsi, sebagai mana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair.
JPU menjatuhkan pidana terhadap Harianto, SH berupa pidana penjara 4 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Selain itu, terdakwa dibebankan untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta. Apabila terdakwa tidak membayar denda maka digantikan dengan kurungan 6 bulan penjara.
Sedangkan tuntutan sebelumnya, JPU meminta agar tanah seluas 73,29 hektar dalam perkara ini dikembalikan ke pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, dihitung sebagai uang pengganti.
Sementara itu, Penasehat Hukum terdakwa Suryanto, SH mengatakan, atas putusan itu pihaknya akan mengajukan banding atas putusan majelis hakim, yang sudah dibacakan terhadap terdakwa Harianto, SH.
“Semula kami pikir-pikir, tapi setelah melihat putusan hakim yang menolak sebagian tuntutan JPU ini, maka klien kami akan mengajukan banding,”ujar Suryanto melalui via ponselnya.
Diutarakannya, perkara yang dialami kliennya Kades Senderak Non Aktif Harianto, SH ini sudah dipertegaS majelis hakim. Dimana kliennya hanya turut menguasai lahan atas perkara yang Tipikor ini.
“Jadi, persoalan Hutan Produksi Terbatas (HPT) itu tidak masuk dalam ranah pidana korupsi. Hanya saja, klien kami dengan kewenangan sebagai kepala desa, berupaya meminta tanah atau lahan yang akan dijadikan usaha tambak Udang. Artinya, putusan hakim ini murni, hakim menyatakan klien kami berupaya menguntungkan diri sendiri,”katanya.(ra)
