BENGKALIS,RIAUREVIEW.COM—Ketua DPRD Bengkalis H. Khairul Umam, Lc, SE, My menyikapi secara dingin terkait adanya upaya kesekwanan mencabut hak protokoler yang melekat pada jabatan Ketua DPRD Bengkalis. Hal itu disampaikan Khairul Umam kepada sejumlah wartawan, Kamis (5/10/2023).
“Oh saya sudah dengar, kabar katanya kesekwanan mau mencabut hak protokoler dan fasilitas yang melekat, saya sempat dihubungi bapak Sekwan DPRD Bengkalis, saya minta agar dibuat secara tertulis dari Sekwan DPRD Bengkalis. Tapi, setelah itu dia putuskan komunikasi ponselnya,”kata Khairul Umam.
Dikatakannya, bahkan sejumlah kepala bidang di kesekwanan mengaku ada perintah dari atasannya Sekwan DPRD Bengkalis Rafiardhi Ikhsan, namun kepala bidang itu justru kebingunan ketika ditanya surat resminya pencabutan hak protokoler, yang melekat di jabatan Ketua DPRD Bengkalis.
“Ditanya mana surat resminya,kepala bidang justru mengatakan, hanya menjalankan printah lisan dari atasan. Karena mereka punya pimpinan saya maklumi tentunya, karena mereka juga tidak tahu apa-apa dalam permasalahan ini,”tegas Khairul Umam usai menghadiri peringatan HUT TNI ke-78 di Makodim 0303/Bengkalis.
Justru dalam masalah ini, sambung Khairul Umam, dirinya menasehati kepada staf di kesekwanan, agar konsentrasi pada tanggungjawab pekerjaan, tidak harus ikut dalam pusaran dinamika politik yang terjadi di DPRD Bengkalis.
“Saya justru menyarankan, agar staf di kesekwanan tetap bekerja seperti biasa menjalankan tugas, pokok dan fungsinya. Tidak mesti ikut-ikutan dalam dinamika politik di lembaga DPRD Bengkalis, karena sampai hari ini saya masih Ketua DPRD Bengkalis,”ungkapnya lagi.
Sementara itu, Ketua DPRD Bengkalis sementara Sofyan, S.Pdi saat ditanya terkait akifitas Ketua DPRD Bengkalis, yang masih menerima undangan resmi dan kegiatan-kegiatan Pemkab Bengkalis, tidak bisa menjawab.
Dikonfirmasi melalui via WhatsApp, Sofyan hanya menjawab, “tenang-tenang,”tulisnya di WhatsApp pribadi miliknya, Kamis (5/10/2023).(ra)
