RUPAT,RIAUREVIEW.COM—Ratusan warga Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis-Riau, menggelar aksi demonstrasi di Kantor Camat Rupat. Warga mengklaim jika Camat Rupat yang saat ini di jabat Hariadi, bertindak tidak netral dalam pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2024.
Kondisi ini dilakukan ratusan warga dikarenakan sudah tidak tahan lagi atas intervensi Camat Rupat selama melaksanakan tugas, khususnya di Pemilu 2024.
Hal itu diutarakan Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Muhammad Fadlan Hafis. Ia mengatakan, pihaknya menerima banyak sekali keluhan masyarakat terkait intervensi Camat Rupat ini.
Menurut Hafis, berdasarkan laporan dari masyarakat, bentuk intervensi ini banyak ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama kalangan guru.
"Guru yang harusnya bertugas menjadi pendidik, dipaksa menjadi 'alat politik', diminta menjadi tim sukses, bahkan sudah ada yang dimutasi ke tempat jauh, hanya karena memiliki pilihan politik lain," jelasnya, Rabu (20/12/2023) kepada media ini.
Kemudian, dari peserta demonstrasi, Hafis juga menerima informasi tentang ancaman pemberhentian bantuan sosial, kepada masyarakat miskin.
"Kami ingin sampaikan, bahwa Bansos itu adalah hak masyarakat, jangan dipolitisir, apalagi sampai masyarakat diancam, jika tidak memenuhi keinginan Camat, Bansosnya bisa di stop," kata dia.
Untuk itu, dengan adanya aksi ini, Hafis ingin mengajak seluruh masyarakat, baik yang ada di Rupat, maupun di daerah lain, agar tidak terpengaruh dengan intervensi camat.
"Kalau menemukan indikasi ASN yang tidak netral, terutama Camat, Lurah atau kepala Desa, jangan lupa didokumentasikan, kita laporkan Sentra Penegak Hukum Terpadu (Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan) dan kita viralkan. Karena pesta demokrasi tidak boleh ada intervensi," tegasnya.
Aksi ini sendiri dimulai dengan long march dari Simpang Kampung Jawa sampai ke Kantor Camat. Long march ini menyita perhatian masyarakat, dan hasilnya banyak masyarakat yang akhirnya ikut dengan demonstran
Camat Rupat Hariadi yang dikonfirmasi terkait dirinya yang di demo warganya mengatakan, jika masalah ini di Rupat ini sudah dipantau, terkait ada kepentingan politik. Sementara dirinya tidak disukai orang, tapi dipaksa untuk menyukainya.
“Itu sebetulnya, para pengunjuk rasa itu sembarang cakap (bicara). Tapi itu hak dia untuk becakap (berbicara). Hak demokrasi dia, nak dilarang pun tidak bisa pula (mau dilarangpun tidak bisa juga),”ujar Hariadi sembari mengatakan baru saja sampai di Rupat, setelah menghadiri undangan penambalan adat di LAMR Bengkalis.(ra)
