JAKARTA, RIAUREVIEW.COM -Ketum Gerindra Prabowo Subianto menyebut total utang RI sampai hari ini hampir Rp 9.000 triliun. Bagaimana penjelasan Istana?
"Yang utang pemerintah kan sekitar Rp 4.000 triliun. Saya jelaskan itu terkelola baik. Saya jelaskan akibat pengelolaan utang yang bagus itu kan, ini perlu saya sampaikan, fix rating bulan Desember menaikkan rating kita menjadi triple B. Kemudian Moody's pada April 2018 menjadi BAA2. Kemudian SP pada Mei menjadi BBB minus. Itu semua menunjukkan pengelolaan ekonomi kita makin bagus," jelas Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) bidang ekonomi Ahmad Erani Yustika yang dilansir detikcom, Senin (25/6/2018).
Prabowo mengutip data dari Moody's. Erani meminta Prabowo membaca utuh data tersebut.
"Tadi Pak Prabowo mengambil data dari Moody's. Itu bulan April 2018 menaikkan rating kita yang BAA2 itu. Saya harap kalau membaca data utuh, jangan satu sisi dan salah baca," kata Erani.
Prabowo turut menyebut Indonesia memiliki utang utang lembaga keuangan publik, Rp 3.850 triliun. Erani membenarkan angka tersebut. Namun itu bukan lah utang perusahaan.
"Lalu ada 3.000, sekitar 800 lembaga keuangan publik. Nah operasi perbankan itu. Itu kan ada orang menabung, deposito kan, saya misalnya Rp 100 juta, itu dalam pencatatan akutansi itu utang bank. Memang betul itu utang bank. Kita punya piutang pada utang tadi. Itu Rp 3.800 triliun dana publik. Betul dalam akuntansi utang, tapi karena perusahaan, utang tadi diberikan orang yang butuh uang, yang disebut kredit," bebernya.
Erani menyayangkan apabila Prabowo membaca data tersebut mentah-mentah dari timnya.
"Kata kuncinya itu operasi korporasi. Kan kasihan kalau kemudian, saya kasihan beliau diberi laporan yang tidak cermat dari timnya. Kita menyayangkan itu," pungkasnya.
