RIAUREVIEW.COM --Pemerintah segera merampungkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang perlindungan anak dari game online demi merespon maraknya tindak kriminalitas seperti kekerasan, pornografi, pelecehan seksual, dan perundungan yang dilakukan anak-anak akibat pengaruh game online. Kemungkinan gim dengan kekerasan, seperti Free Fire bisa diblokir.
"Progresnya sudah harmonisasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sehingga tugas dan fungsi serta kewenangannya tidak tumpang tindih. Insyaallah tahun ini ditargetkan rampung," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar dikutip beritasatu dari Antara, Kamis (18/4/2024).
Nahar menjelaskan, game yang mengandung kekerasan berdampak sangat buruk pada perkembangan mental dan perilaku anak dan remaja.
Menurutnya, pemerintah akan terus mengawasi konten atau gim online yang mengandung kekerasan, termasuk adanya kemungkinan pemblokiran gim seperti Free Fire.
"Pengaruhnya banyak dan sangat kompleks. Risiko yang dihadapi termasuk konten, perilaku, kontak fisik, perilaku konsumen. Konten-konten tidak sesuai dengan rating usia anak-anak. Ini Free Fire yang harusnya diperketat dan diawasi, mengingat risiko-risiko dari perkembangan perilaku yang dapat membahayakan dan mempengaruhi anak-anak," kata Nahar.
Sementara psikolog Stenny Prawitasari menilai gim seperti itu berisiko mempengaruhi kesehatan mental dan emosional anak-anak.
"Gim seperti Free Fire mengandung adegan kekerasan yang intens, termasuk pertempuran dan penggunaan senjata. Bermain gim semacam ini secara berulang dapat membuat anak-anak mungkin menjadi kurang peka terhadap konsekuensi nyata dari tindakan kekerasan," katanya.
Ia menjelaskan bahwa beberapa penelitian menunjukkan korelasi antara bermain gim dan peningkatan agresi pada anak-anak.
Dalam lingkungan yang kompetitif seperti gim bergenre battle royale, anak-anak lebih rentan terhadap perilaku agresif, seperti berkata kasar atau mengekspresikan kemarahan saat kalah dalam permainan.
Gim tersebut juga dapat menyebabkan keterlambatan dalam perkembangan keterampilan sosial dan kemampuan berkomunikasi anak-anak.
Stenny mengatakan, pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap permasalahan dampak gim online pada anak-anak.
Hal ini memerlukan upaya untuk memperketat regulasi dan aturan yang mengatur penggunaan gim online, khususnya bagi kalangan anak-anak.
"Pembatasan akses dan pengawasan terhadap konten gim yang mengandung kekerasan dan tidak sesuai dengan usia anak perlu diperkuat untuk melindungi generasi mendatang dari potensi dampak negatif," pungkasnya.
Sumber: Beritasatu.com
