RIAUREVIEW.COM --Kisruh di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau berlanjut. Para pengurus DPW PPP Riau, Majelis dan beberapa DPC PPP menjumpai Sekretaris Jendral (Sekjend) DPP PPP, Arwani Thomafi.
Ketua OKK III DPW PPP Riau, Husaimi Hamidi, Kamis (27/4/2024), mengatakan pada pertemuan yang berlangsung kemarin, mereka melaporkan mosi tidak percaya dan hasil pleno DPW yang tak lagi mengakui kepemimpinan Syamsurizal.
"Kami laporkan ke pak Sekjend. Kami sampaikan ke pak Sekjend, kami ingin PPP Riau ini besar. Kami sampaikan perkembangan di Riau, dan alhamdulillah pak Sekjend merespon baik. Kata pak Sekjend minggu depan DPP rapat, salah satunya membahas Riau," kata Husaimi.
Anggota DPRD Riau ini menjelaskan, rombongan pengurus PPP Riau dan DPC cukup banyak yang hadir menjumpai Sekjend PPP.
Antara lain DPC Siak yang hadir langsung Ketua dan Sekretaris beserta anggota DPRD, kemudian DPC Inhil dan Rohul juga dihadiri Ketua DPC.
"DPC Pekanbaru Sekretaris hadir, Meranti OKK dan Sekretaris hadir. Jadi sekitar lima DPC hadir, yang lain berhalangan karena ada pekerjaan lain. Kalau DPW yang hadir Majelis Syariah pak Sofyan Hamzah dan para pengurus DPW," katanya lagi.
"Kami minta DPP segera mengambil tindakan kalau ingin PPP bisa menatap 2029. Kalau tidak, DPP tak segera ambil alih atau menyelesaikan persoalan ini, kami yakin PPP tak akan berjalan," katanya lagi.
Husaimi menjelaskan, bahwa dari 26 orang pengurus DPW PPP Riau, tiga orang diantaranya sudah mengundurkan diri. Sedangkan 18 orang sudah menyatakan mosi tak percaya. Hanya tinggal 4 orang kepengurusan DPW, yakni Ketua, Sekretaris, Bendahara dan satu orang lainnya.
"4 orang cuma lagi. Apa bisa memutuskan kebijakan hany 4 orang?. Kita sudah sampaikan itu ke Sekjend," katanya.
"Kita sampaikan kondisi hari ini ke DPP, dan kebijakannya ke DPP. Apakah DPP ambil alih atau penunjukan Plt itu kita serahkan kepada DPP. Saya juga pastikan bahwa pergerakan ini kami tidak disetir siapapun," tukasnya.
Lebih jauh, ia mengatakan, pergerakan ini juga diamini dan didukung oleh 9 DPC PPP se Ria. Hanya Bengkalis, Pelalawan dan Inhu yang tidak menandatangani mosi tidak percaya.
"Inhu itu sebenarnya dia (ketua DPC) mau, tapi saat ini sedang fokus untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU). Jadi fokus di PSU dulu," tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Syariah PPP Riau Sofyan Hamzah, Kamis (20/6/2024) di DPW PPP Riau membacakan pernyataan sikap hasil rapat Pengurus Harian DPW PPP Riau itu.
Dalam pernyataan tersebut, Sofyan Hamzah menyatakan mayoritas pengurus harian beserta seluruh pimpinan majelis tidak mengakui Syamsurizal SE MM sebagai Ketua DPW PPP Riau.
"Mayoritas pengurus DPW dan majelis tidak mengakui Syamsurizal sebagai ketua PPP Riau," kata Sofyan Hamzah.
"Berdasarkan poin pertama, kami pastikan mayoritas pengurus harian beserta majelis kami tidak akan pernah menghadiri undangan dalam bentuk apapun sepanjang ditandatangani Syamsurizal," imbuhnya.
Ia menambahkan, seluruh produk kebijakan Syamsurizal dianggap batal. Mosi tidak percaya ini, menurut Sofyan, dilakukan bukan hanya karena penurunan suara dan raihan kursi PPP di Riau, tetapi lebih kepada proses mekanisme yang sedang dijalani serta gaya kepemimpinan Syamsurizal yang dinilai tidak menghargai asas kolektif kolegial.
"Pernyataan Syamsurizal bahwa pengurus yang ke DPW adalah 'katak dalam tempurung' merupakan cerminan diri Syamsurizal sendiri," tegasnya.
Sofyan Hamzah menekankan, gerakan ini murni demi kebaikan dan kemajuan partai ke depan. Ia juga mengimbau kepada para kader yang belum menandatangani pernyataan sikap untuk bersama-sama mendukung gerakan moral ini.
"Kepada DPP PPP, kami harap segera mengambil kebijakan strategis dalam waktu singkat berupa penertiban surat pemberhentian Syamsurizal. Hal ini semata-mata demi keberlangsungan roda partai PPP ke depan," tutup Sofyan Hamzah.
Sumber: cakaplah.com
