RIAUREVIEW.COM --Kisruh di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau semakin memanas. Kali ini Ketua DPW PPP Riau Syamsurizal menuding ada oknum pengurus yang menuntutnya mundur lantaran merasa terganggu dengan keberadaannya sebagai ketua.
Hal ini dikatakan Syamsurizal menyusul manuver lanjutan dari para pengurus DPW PPP Riau yang menjumpai Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP PPP Arwani Thomafi.
Syamsurizal menduga, aliran tuntutan dari para pengurus DPW yang menuntutnya mundur digawangi oleh oknum-oknum yang merasa terganggu ”ladang cuannya" di Pilkada bakal terganggu bila Syamsurizal tetap menjadi ketua.
"Mereka itu mendadak dan ngotot. Ada apa gerangan? Kalau dugaan dari para pengamat di lingkungan PPP, karena ada keinginan oknum mereka untuk menguasai suasana penjaringan untuk Pilkada. Karena zaman Pilkada sebelumnya, Pilkada ini jadi lahan panen kelompok-kelompok mereka. Ada oknum yang menjadikan ini panen," kata Syamsurizal Sabtu (29/6/2024).
Anggota DPR RI ini mengatakan, ia mendengar langsung dari penuturan calon kepala daerah yang dimintai sejumlah uang bahkan ada yang menyetor hingga ratusan juta demi mendapatkan SK dukungan dari PPP. Namun banyak yang berakhir kecewa karena ternyata tidak dapat, hanya menjadi 'permainan' dari kelompok tertentu.
"Maka dugaan saya mereka ini takut timing di Pilkada untuk meraup cuan ini habis. Ini analisa saya seperti itu. Ini bukan hanya calon kepala daerah saja tapi beberapa calon kepala daerah sebelumnya kena itu. Mereka ini sekarang lagi kebakaran jenggot. Ada apa gerangan. Apa takut para calon-calon itu sudah terjual semua?" katanya.
"Saya sudah sampaikan juga ke pak Sekjend. Kok mereka ngotot ingin segera saya dicopot. Heran saya, orang-orang yang menghadap Sekjend itu orang yang tak pernah datang rapat, kalau diundang tak pernah datang," katanya.
Maka dari itu, kata Syamsurizal, ia berharap agar bijaksana terhadap persoalan ini. Apalagi pada Rapimnas sebelumnya, Ketum PPP Mardiono telah meminta agar semua pihak bertabayun, jangan ada yang membuat kekacauan, apalagi mengusulkan penggantian ketua.
"Itu penekanan pada poin keenam dari Rapimnas itu. Itu komitmen DPP, maka saya harap DPP harus menjaga ini, dan menertibkan semuanya sampai Pilkada ini selesai," cakapnya.
Lebih jauh, Syamsurizal kembali mengimbau kepada semua pihak di internal PPP Riau untuk menjaga suasana di Pilkada, jangan sampai ada membuat keributan.
"Kita harapkan momen Pilkada dapat kita jadikan poin masing-masing kader PPP memanfaatkan ini. Supaya kalau PPP menang Pilkada kan bisa membesarkan PPP lagi menuju 2029, jangan malah buat keributan," katanya.
Diberitakan sebelumnya, kisruh di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau berlanjut. Para pengurus DPW PPP Riau, Majelis, dan beberapa DPC PPP menjumpai Sekretaris Jendral (Sekjend) DPP PPP, Arwani Thomafi.
Ketua OKK III DPW PPP Riau, Husaimi Hamidi, Kamis (27/4/2024), mengatakan pada pertemuan yang berlangsung kemarin, mereka melaporkan mosi tidak percaya dan hasil pleno DPW yang tak lagi mengakui kepemimpinan Syamsurizal.
"Kami laporkan ke pak Sekjend. Kami sampaikan ke pak Sekjend, kami ingin PPP Riau ini besar. Kami sampaikan perkembangan di Riau, dan alhamdulillah pak Sekjend merespon baik. Kata pak Sekjend minggu depan DPP rapat, salah satunya membahas Riau," kata Husaimi.
Anggota DPRD Riau ini menjelaskan, rombongan pengurus PPP Riau dan DPC cukup banyak yang hadir menjumpai Sekjend PPP. Antara lain DPC Siak yang hadir langsung Ketua dan Sekretaris beserta anggota DPRD, kemudian DPC Inhil dan Rohul juga dihadiri Ketua DPC.
"DPC Pekanbaru Sekretaris hadir, Meranti OKK dan Sekretaris hadir. Jadi sekitar lima DPC hadir, yang lain berhalangan karena ada pekerjaan lain. Kalau DPW yang hadir Majelis Syariah pak Sofyan Hamzah dan para pengurus DPW," katanya lagi.
"Kami minta DPP segera mengambil tindakan kalau ingin PPP bisa menatap 2029. Kalau tidak, DPP tak segera ambil alih atau menyelesaikan persoalan ini, kami yakin PPP tak akan berjalan," katanya lagi.
Husaimi menjelaskan, dari 26 orang pengurus DPW PPP Riau, tiga orang di antaranya sudah mengundurkan diri. Sedangkan 18 orang sudah menyatakan mosi tidak percaya. Hanya tinggal 4 orang kepengurusan DPW, yakni Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan satu orang lainnya.
"4 orang cuma lagi. Apa bisa memutuskan kebijakan hanya 4 orang? Kita sudah sampaikan itu ke Sekjend," katanya.
"Kita sampaikan kondisi hari ini ke DPP, dan kebijakannya ke DPP. Apakah DPP ambil alih atau penunjukan Plt itu kita serahkan kepada DPP. Saya juga pastikan bahwa pergerakan ini kami tidak disetir siapapun," tambahnya.
Lebih jauh, ia mengatakan, pergerakan ini juga diamini dan didukung oleh 9 DPC PPP se-Riau. Hanya Bengkalis, Pelalawan, dan Inhu yang tidak menandatangani mosi tidak percaya. "Inhu itu sebenarnya dia (ketua DPC) mau, tapi saat ini sedang fokus untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU). Jadi fokus di PSU dulu," katanya.**
Sumber: cakaplah.com
