RIAUREVIEW.COM --Sidang perkara korupsi SPPD Fiktif di DPRD Riau dengan terdakwa Tengku Fauzan bergulir di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (22/10/2024). Dari 12 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Delmawati dan kawan-kawan terungkap, ternyata biaya perjalanan dinas itu sudah cair terlebih dahulu, baru SPPD fiktif ditandatangani.
Hal ini saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) langsung menanyakan kepada para saksi yang semuanya merupakan PNS dan honorer di Sekretariat DPRD Riau itu.
''Apakah uang itu ditansfer dulu atau telah diterima sebelum berkas ditandatangani,'' tanya JPU.
Saat itu, beberapa saksi seperti Verawati dan Yusniar Dewi mengatakan uang itu ditransfer dahulu sebelum berkas mereka teken.
Mendengar itu majelis hakim yang dipimpin Jimmy Maruli langsung meminta JPU dan para saksi maju ke meja hakim sambil memperlihatkan berkas yang menjadi bukti perkara korupsi ini.
Hakim memanggil semua saksi ke depan. Karena terlalu ramai, mereka maju bergantian dengan empat saksi sekali maju.
JPU, terdakwa Tengku Fauzan dan kuasa hukum turut maju ke depan untuk melihat berkas. Setelah meyakinkan, giliran majelis hakim kemudian bertanya kepada para saksi.
Dimulai dari Ketua Majelis Hakim Jimmy Maruli yang bertanya soal kebiasaan cair dulu baru teken berkas itu.
''Periode sebelumnya (sebelum Tengku Fauzan menjabat Plt Sekwan) ada yang seperti ini?'' tanya hakim.
Saat itu para saksi banyak yang menjawab tidak demikian. Kemudian hakim secara khusus bertanya kepada saksi Nopendri soal itu.
''Sebelumnya tidak ada Pak Hakim,'' jawab PNS Sekretariat DPRD Riau ini.
Kemudian giliran Hakim Anggota Adrian HB Hutagalung yang bertanya kepada saksi. Dia bertanya, apakah boleh anggaran cair sebelum diteken.
''Normalnya, apakah bisa begitu. Kita jangan bicara fiktifnya dulu. Kalau normalnya bisa tidak ini anggaran perjalanan dinas cair sebelum ditandatangani,'' tanya Hakim Andrian.
Para saksi, terutama yang duduk paling depan di ruang sidang, menjawab tidak bisa. Dalam perkara ini Tengku Fauzan Tambusai didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,3 miliar.
Tengku Fauzan mencairkan anggaran dengan modus SPPD Fiktif saat dia menjabat sebagai Plt Sekwan DPRD Provinsi Riau.
Dalam menjalankan aksinya Tengki Fauzan meminjam nama-nama para PNS dan beberapa honorer untuk membuat SPPF fiktif. Setiap satu SPPD, nama-nama itu diubah Rp1,5 juta, sisanya diserahkan ke Fauzan melalui saksi Hendri.
Atas perbuatannya Tengku Fauzan didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sumber: Riaupos.co
