RIAUREVIEW.COM --Defisit anggaran yang tengah dialami Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menuai kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Isa Lahamid.
Menurutnya, kondisi keuangan yang defisit ini berdampak signifikan pada sejumlah kegiatan pemerintahan yang terpaksa harus ditunda pembayarannya.
Hal ini bahkan menyebabkan keluhan dari pegawai yang gajinya tertunda dan honor-honor bagi beberapa elemen masyarakat yang juga belum disalurkan.
"Cukup mengkhawatirkan, karena sudah banyak sekali kegiatan yang mengalami tunda bayar. Keluhan juga datang dari aparat kita, termasuk pegawai, serta RT/RW yang honornya belum dibayar," ujar Isa Lahamid dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).
Isa menyampaikan, selain pegawai dan perangkat RT/RW, sejumlah elemen lain seperti pengurus Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) dan Posyandu turut terkena dampaknya. Menurutnya, kondisi ini memperburuk kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada honor pemerintah untuk mendukung layanan dasar di kota.
"Kemarin, beberapa pengurus Posyandu mendatangi ruangan saya untuk mempertanyakan honor mereka. Hal seperti ini harus kita prioritaskan agar kesejahteraan mereka terjamin," tambahnya dengan nada prihatin.
Isa mengungkapkan bahwa penyebab utama defisit anggaran ini masih dalam proses penelusuran oleh pemerintah dan DPRD. Isa menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang lebih matang di masa depan untuk memastikan alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran.
"Ini masih ditelusuri dan didalami lagi. Ke depan, mungkin perencanaan anggaran perlu dikuatkan agar lebih tepat sasaran," jelasnya.
Sebelumnya, anggota DPRD Pekanbaru lainnya, Fatullah, juga menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi defisit anggaran Pemko Pekanbaru.
Fatullah bahkan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit mendalam atas pengelolaan keuangan Pemko Pekanbaru, khususnya selama masa kepemimpinan Pj Wali Kota sebelumnya, Muflihun.
Menurutnya, manajemen keuangan yang kurang baik dari pemimpin sebelumnya menjadi faktor utama defisit saat ini.
"Manajemen keuangan yang dilakukan oleh Pj sebelumnya (Muflihun) tidak baik, sehingga yang sekarang (Risnandar Mahiwa) hanya menerima dampak buruknya. Pj saat ini tidak bisa berbuat banyak karena memang kondisi keuangan sudah defisit," ungkap Fatullah pada Selasa (22/10/2024).
Politisi dari Partai Demokrat ini juga menyoroti bahwa banyak kebutuhan dasar masyarakat dan pegawai yang terhambat akibat masalah anggaran. Bahkan insentif untuk RT/RW, gaji pegawai honorer, hingga tunjangan pegawai belum terpenuhi, dan sejumlah kegiatan di berbagai dinas juga tidak dapat berjalan karena keterbatasan dana.
"Kita dapat informasi bahwa banyak yang belum dibayar, mulai dari gaji pegawai, insentif RT/RW, dan lainnya. Persoalan ini terjadi akibat dari manajemen keuangan yang tidak baik. Kami menduga ada penyalahgunaan anggaran yang harus diperiksa dan dipertanggungjawabkan," jelas Fatullah.
Ia menambahkan bahwa audit oleh BPK diperlukan untuk mengetahui secara pasti aliran dana dan penggunaan anggaran selama periode tersebut. Menurutnya, tanpa audit yang transparan, Pemko Pekanbaru tidak akan memiliki gambaran yang jelas terkait sumber masalah defisit ini.
"Contoh kecil saja, uang yang seharusnya untuk operasional RT/RW ternyata sudah habis, sehingga tidak bisa membayar tunjangan mereka dan juga gaji pegawai. Beberapa laporan juga menunjukkan bahwa kegiatan di dinas-dinas tertentu tidak bisa berjalan karena kondisi keuangan," tegas Fatullah.
Sumber: Riauaktual.com
