RIAUREVIEW.COM --Pernyataan Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang menyebut Pemerintah Provinsi mengalami tunda bayar hingga Rp2,2 triliun, sempat menghebohkan publik.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Balai Serindit Gedung Daerah, Pekanbaru, pada Rabu (12/3/2025).
Bahkan, pernyataan tersebut viral di berbagai platform media sosial dan diulas oleh media massa, baik online, cetak, maupun televisi.
Namun, Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, memberikan klarifikasi bahwa angka defisit sebesar Rp2,2 triliun tersebut tidak benar. Menurutnya, informasi yang berkembang tidak akurat dan perlu diluruskan.
"Awalnya saya ingin diam saja, tetapi semakin ke sini, informasi yang beredar semakin simpang siur. Sampai-sampai dibawa ke Aparat Penegak Hukum (APH). Soal defisit anggaran Rp2,2 triliun itu, datanya dari mana? Itu sangat tidak benar. Yang benar, defisit kita hanya Rp132 miliar, dan saya punya datanya," ujar SF Hariyanto, Jumat (21/3/2025).
SF Hariyanto menjelaskan bahwa defisit anggaran terjadi ketika jumlah belanja lebih besar dari pendapatan yang diperoleh. Ia merinci bahwa target pendapatan Pemprov Riau pada tahun 2024 sebesar Rp11 triliun, tetapi realisasi yang tercapai hanya Rp9,4 triliun atau sekitar 85,42 persen.
Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi adalah angka Participating Interest (PI) tahun 2024 yang dirancang mencapai Rp1,6 triliun. Dari jumlah tersebut, 50 persen diperuntukkan bagi kabupaten/kota dan 50 persen lainnya untuk provinsi, yakni sebesar Rp736 miliar.
Namun, realisasinya hanya Rp200 miliar, jauh dari target yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena pencapaian produksi minyak yang ditargetkan mencapai 1 juta barel per hari memerlukan operasional yang besar untuk mendukung inovasi tersebut.
Untuk mengatasi defisit anggaran, Pemprov Riau telah melakukan berbagai langkah efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain pemotongan anggaran perjalanan dinas serta anggaran yang dinilai kurang efektif, dengan total penghematan mencapai Rp386 miliar.
"Selain itu, ada juga penghematan dari penganggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Awalnya, anggaran ini dialokasikan untuk Januari-Desember 2025. Namun, berdasarkan SK Menpan, pengangkatan CPNS dilakukan pada Juni dan PPPK pada Oktober. Dengan demikian, ada tambahan penghematan sekitar Rp419 miliar," ungkap SF Hariyanto.
Jika digabungkan, total penghematan yang berhasil dikumpulkan hampir mencapai Rp800 miliar. Menurut SF Hariyanto, hal ini menunjukkan bahwa keuangan Pemprov Riau masih dalam kondisi aman.
Terkait tunda bayar, SF Hariyanto memastikan bahwa masalah ini telah diselesaikan melalui pergeseran anggaran untuk kegiatan tahun 2025 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Total tunda bayar yang mencapai Rp916 miliar telah dialokasikan ulang sehingga tidak lagi menjadi beban keuangan daerah.
Sementara itu, untuk tunda salur, Pemprov Riau telah menganggarkan Rp1,2 triliun pada tahun 2025. Anggaran ini akan digunakan untuk menyelesaikan tunda salur tahun 2024 kepada kabupaten/kota sebesar Rp550 miliar.
Sisanya, Rp740 miliar, akan dialokasikan untuk membayar kewajiban kepada kabupaten/kota pada tahun 2025.
SF Hariyanto menegaskan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Gubernur Abdul Wahid terkait isu defisit anggaran ini. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Riau untuk memastikan semua data yang disampaikan akurat dan tidak simpang siur.
"Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur, dan kami akan membahasnya dalam rapat TAPD. Jadi, semuanya clean and clear, defisit kita hanya Rp132 miliar. Saya juga sudah meminta TAPD untuk menyajikan data yang valid dan tidak sepotong-sepotong agar tidak menimbulkan kegaduhan di publik," tegasnya.
Sumber: Riauaktual.com
