RIAUREVIEW.COM --Ratusan warga dari Kabupaten Pelalawan menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Riau, Senin (8/9/2025) pagi.
Massa aksi merupakan warga yang terdampak penertiban oleh Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Dalam aksinya, mereka meminta keadilan kepada pemerintah yang melakukan penertiban terhadap lahan yang dikelola dan bahkan tempat tinggal mereka.
Atas tindakan yang diambil oleh Satgas PKH tersebut, massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) ini menyampaikan beberapa tuntutan kepada DPRD Riau. Terutama mereka menolak relokasi yang disampaikan oleh Satgas PKH.
Diketahui juga, ratusan massa aksi tersebut sudah tiba di DPRD Riau sejak pukul 04.00 WIB. Massa menunggu hingga melangsungkan unjuk rasa sekitar pukul 08.00 WIB.
Dalam aksi tersebut, massa ditemui langsung oleh Bupati Pelalawan, Zukri Misran. Dengan damai dan tertib, perwakilan massa aksi akhirnya diminta masuk ke dalam Gedung DPRD Riau untuk menyampaikan aspirasi dan diskusi.
Saat ini pertemuan tengah berlangsung, namun belum dimulai lantaran massa meminta agar Gubernur dan Forkopimda hadir dalam pertemuan tersebut.
Berikut tuntutan warga Pelalawan yang terdampak penertiban tersebut, diantaranya:
1. Menolak relokasi yang disampaikan oleh Satgas PKH.
2. Meminta pemerintah mengeluarkan Satgas PKH segera dari permukiman masyarakat yang katanya terdampak kawasan hutan.
3. Meminta kepada pemerintah untuk bisa berkeadilan dengan masyarakat yang terdampak kawasan hutan (TNTN, HP, HTI)
4. Menolak PT Agrinas Hadir di Tengah Hutan dengan KSO yang ditetapkan Agrinas.
Sumber: cakaplah.com
