RIAUREVIEW.COM --Rencana evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemilik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Riau.
Pasalnya, banyak mitra telah menggelontorkan investasi hingga miliaran rupiah untuk membangun dapur MBG, terutama di wilayah terpencil, namun hingga kini belum mencapai titik balik modal.
Salah seorang pemilik dapur MBG di Riau, Riza Zuhelmy, mengungkapkan bahwa sebagian besar mitra telah menginvestasikan dana antara Rp1 miliar hingga Rp2 miliar untuk membangun SPPG.
"Sudah habis miliaran untuk mendirikan dapur MBG, Rp1 miliar sampai Rp2 miliar. Dengan masa operasional yang relatif singkat, sebagian besar mitra belum mencapai titik impas," kata Riza, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut semakin berat karena sejumlah dapur yang telah selesai dibangun hingga kini belum dapat beroperasi. Para mitra pun masih menunggu kepastian dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait kelanjutan operasional dapur yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan.
"Intinya sekarang belum ada kejelasan soal kelanjutannya. SPPG sudah dibangun, tapi tidak berjalan karena tidak bisa melapor ke BGN. Portal web-nya tidak bisa diakses," ujarnya.
Riza berharap evaluasi yang tengah dilakukan BGN tidak berujung pada penghentian operasional dapur MBG yang telah dibangun para mitra. Sebab, untuk mendirikan dapur di daerah terpencil, para mitra harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan.
Menurut dia, keterbatasan bangunan yang layak membuat mitra terpaksa membeli lahan dan membangun fasilitas baru menggunakan dana pribadi.
"Kita harus beli tanah, bangun dapur baru pakai uang sendiri. Ada yang membangun dapur dan membeli peralatan sendiri, tetapi ada juga yang patungan maupun meminjam dana dari bank," jelasnya.
Ia menyebutkan, pembangunan satu SPPG di daerah terpencil rata-rata membutuhkan biaya lebih dari Rp1 miliar. Sementara itu, jumlah penerima manfaat di wilayah tersebut umumnya kurang dari 500 orang sehingga masa pengembalian investasi menjadi jauh lebih panjang.
"Kalau dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat, SPPG terpencil bisa membutuhkan waktu hingga 10 tahun untuk mencapai break even point (BEP). Karena itu kami berharap skema dan rumus yang saat ini berlaku tidak berubah," katanya.
Selain itu, Riza meminta BGN segera memberikan kepastian terkait proses appraisal pascapembangunan dapur, termasuk tahapan penunjukan Kepala SPPG dan pembuatan Virtual Account.
"Kami yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Yayasan Mitra dan UMKM Program MBG Provinsi Riau mendesak BGN untuk melanjutkan dan menyelesaikan seluruh tahapan pembangunan SPPG yang telah memperoleh persetujuan atau approval dari BGN," tegasn
Sumber: Riauaktual.com
