JAKARTA, RIAUREVIEW.COM -Polisi menolak memberikan izin acara diskusi bertema 2019 ganti presiden di Bangka Belitung. Gerindra mengaku heran dengan penolakan itu dan meminta aparat kepolisian bersikap netral.
"Harapan kami polisi sebagai institusi negara berlaku netral. Karena 2019 Ganti Presiden ini konstitusional, bukan aksi makar. Masak diskusi saja dilarang?" kata anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade yang dilansir detikcom, Sabtu (25/8/2018).
Andre menilai ada indikasi kepolisian berpihak kepada massa yang kontra terhadap gerakan #2019GantiPresiden. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan imbauan agar aparat polisi tak menghalang-halangi aspirasi masyarakat.
"Kita minta Kapolri Tito memberikan surat edaran kepada seluruh polda agar tidak melarang acara 2019 Ganti Presiden. Karena faktanya di mana-mana banyak dilarang, tapi masyarakat banyak kok yang hadir," sebut Andre.
"Berarti ini kan aspirasi masyarakat. Ini ada indikasi dan terkesan kepolisian berpihak kepada pihak yang tidak ingin 2019 Ganti Presiden," imbuhnya.
Polisi menolak memberikan izin acara diskusi bertema 2019 ganti presiden di Bangka Belitung. Diskusi itu dijadwalkan dihadiri Ratna Sarumpaet, Rocky Gerung, hingga Marwan Batubara.
"Iya, tidak memberikan izin," kata Kabid Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung AKBP Abdul Munim.
AKBP Abdul Munim menegaskan acara ini tidak mendapatkan izin dari kepolisian. Acara diskusi bertema ganti presiden 2019 ini, menurutnya, juga mendapatkan penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat, ormas, hingga LSM. Dikhawatirkan akan ada gesekan di masyarakat jika acara diskusi tersebut berlangsung.
Menurutnya, penolakan terhadap diskusi itu juga terjadi karena adanya kata 'mutlak' ganti presiden dalam brosur yang disebar yang dianggap sebagai pemaksaan kehendak.
