JAKARTA, RIAUREVIEW.COM -Deklarasi #2019GantiPresiden mendapat banyak penolakan di sejumlah daerah. PAN pun mempertanyakan kenapa gerakan tersebut diributkan.
"Gerakan #2019gantipresiden itu kan gerakan dari masyarakat. Sudah muncul jauh sebelum pendaftaran pasangan capres-cawapres. Jadi buat apa diributkan?" ujar Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo kepada detikcom, Senin (27/8/2018).
Dradjad menilai gerakan #2019GantiPresiden juga bukan sebuah kampanye. Sebab, menurutnya, tak ada keterlibatan partai politik dalam gerakan tersebut, termasuk mengampanyekan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Tapi kalau hashtag-nya diubah seperti saran GP Ansor, otomatis itu menjadi kampanye pilpres. Karena, hashtag itu mengampanyekan Mas Prabowo sebagai capres. Padahal kampanye pilpres kan baru mulai Oktober nanti. Mudah-mudahan GP Ansor sekarang jadi paham bedanya," tutur Dradjad.
Ia pun berharap GP Ansor memahami perbedaan gerakan yang bertujuan kampanye dan yang bukan. Dradjad juga meminta, daripada semua orang meributkan gerakan tersebut, lebih baik dibuat deklarasi tandingan.
"Daripada ribut-ribut, buat saja deklarasi tandingan dengan acara yang sama meriah dan menyenangkannya. Kasih kesempatan juga bagi pedagang kaki lima berjualan dan sebagainya, sehingga bermanfaat. Gitu aja kok repot," ujarnya.
Lebih lanjut, Dradjad juga menyayangkan adanya tindakan represif aparat keamanan terhadap gerakan tersebut. Misalnya, kata dia, seperti apa yang menimpa Neno Warisman di Riau.
"Justru dengan tindakan-tindakan tersebut, lebih-lebih terhadap seorang emak-emak, citra pemerintahan jadi tercoreng. Pemerintah jadi terkesan otoriter, represif, dan anti-demokrasi. Emak-emak jadi makin bersimpati ke Mbak Neno dan kawan-kawan," sebut Dradjad.
Seperti diketahui, beberapa gerakan #2019GantiPresiden mendapat penolakan. Seperti di Surabaya yang sedianya dihadiri Ahmad Dhani, Neno Warisman di Riau dan Pekanbaru, serta Ratna Sarumpaet di Bangka Belitung.
Sejumlah orang beratribut Barisan Ansor Serbaguna (Banser) ikut dalam aksi penolakan deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya. Ketum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas akan memeriksa kebenaran oknum Banser ikut penolakan aksi tersebut.
Namun Yaqut mengatakan pihaknya tidak akan memperdebatkan apakah gerakan #2019GantiPresiden konstitusional atau tidak serta makar atau bukan. Dia menyerahkan hal tersebut kepada pakar dan ahli hukum.
"Tapi dalam pandangan saya, gerakan #2019GantiPresiden ini gerakan banci. Nggak jelas kelaminnya. Mau diganti dengan apa? Kalau presiden diganti presiden, kan sudah jelas, siapa lawan petahana sekarang. Kenapa nggak sekalian saja, #2019PresidennyaPrabowo, misalnya. Jangan-jangan memang agenda lain yang diselipkan dalam gerakan tersebut," ujar Gus Yaqut.
