JAKARTA, RIAUREVIEW.COM -Di tengah aksi bela tauhid muncul seruan 2019 ganti presiden. Koordinator aksi awalnya menyebut rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini anti-Islam karena tak mengusut pelaku pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid.
"Presiden yang zalim ini haram atau halal dipilih saudara-saudara?" tanya koordinator massa aksi yang dijawab seruan 'haram' dengan lantang.
"Mau memberikan kesempatan dua periode lagi atau tidak saudara-saudara?" koordinator aksi kembali bertanya yang dijawab seruan 'tidak' dari massa.
"Kalau haram 2019 ganti apa?" sorak koordinator aksi.
"Presiden," ucap massa berseru.
Koordinator aksi juga sempat berkelakar dengan menanyakan massa yang belum menikah.
"Kalau yang masih jomlo, 2019 ganti apa? Status," tuturnya.
Aksi bela tauhid digelar di depan Kantor kantor Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Massa mendesak pemerintah membubarkan organisasi masyarakat Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama (NU).
Hal ini disampaikan massa aksi merespons tindakan pembakaran bendera beraksara Arab yang dilakukan sejumlah anggota Banser Nahdlatul Ulama (NU) di Garut, Jawa Barat beberapa waktu lalu.
Bendera yang dibakar itu juga serupa dengan bendera yang kerap digunakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ketika menyelenggarakan suatu kegiatan.
Massa aksi menilai bahwa bendera tersebut merupakan bendera tauhid karena di dalamnya bertuliskan kalimat syahadat.
Di hadapan massa aksi salah seorang orator mengatakan Banser selama ini melakukan pekerjaan yang keliru. Misalnya membela mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok sendiri pernah terlibat persoalan dengan sebagian umat muslim terkait dugaan penodaan agama ketika masih menjabat sebagai pimpinan DKI.
"Banser tidak ada kerjaannya. Kerjaannya persekusi, jaga gereja, bela Ahok, menghukum LGBT. Banser bermafaat?" ucap orator tersebut.
"Tidak," jawab massa aksi serentak.
"(Banser) lebih baik?," kembali orator tersebut berkata.
"Dibubarkan," jawab massa aksi.
Selain itu, desakan pembubaran Banser NU juga dikaitkan dengan pembubaran HTI. Orator tersebut menyebut Banser patut dibubarkan karena Pemerintah telah membubarkan HTI.
"Kalau HTI dibubarkan Pemerintah maka kita tuntut keadilan, bubarkan banser," kata Orator tersebut.
"Allahu Akbar" gemuruh takbir massa aksi merespons seruan orator tersebut.
Dalam demonstrasi kali ini massa aksi membawa berbagai atribut, seperti bendera berwarna hitam dan putih bertuliskan kalimat tauhid.
Selain itu, pada jembatan penyeberangan orang yang ada di depan kantor Kementerian Pariwisata terpampang juga spanduk besar. Spanduk itu bertuliskan "Bubarkan Banser karena anggotanya: Membakar bendera tauhid, suka membubarkan pengajian, suka persekusi ulama dan habaib, gereja dijaga dan umat Islam dimusuhi".
Minta Ketua GP Ansor Diadili
Imam Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta Muchsin Alatas meminta Ketua Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil segera diadili terkait kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid. Yaqut dianggap sebagai sosok yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.
"Yang pertama Yaqut harus diadili, pimpinan banser, pimpinan ansor," ujar Muchsin di depan gedung Kemenkopolhukam, Jakarta.
Ia meminta pihak Kemenkopolhukam agar dapat memfasilitasi pertemuan dengan Yaqut bersama Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan sejumlah ulama dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.
"Jangan sampai (tuntutan kami) hanya jadi catatan. Kalau tidak (dipenuhi) kita tagih janjinya tanggal 2 November," katanya.
