JAKARTA, RIAUREVIEW.COM -Koalisi masyarakat sipil menyoroti penembakan pekerja Trans Papua di Nduga. Koalisi masyarakat sipil meminta Komnas HAM membentuk tim penyidikan terkait kasus ini.
"Harus ada satu penyidikan oleh komnas HAM, sebagai salah satu lembaga yang diberikan mandat untuk penyelidikan, apakah ada indikasi dalam peristiwa ini atau pasca peristiwa terjadi pelanggaran hak asasi manusia," ujar koordonator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Feri Kusuma yang dilansir detikco , di kantor YLBHI, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018).
Feri mengatakan, perlu ditelusuri indikasi dari kasus kekerasan yang kembali terjadi di Papua. Menurutnya, indikasi tersebut dapat dilihat apakah berkaitan dengan politik, ekonomi hingga HAM.
"Perlu diusut lebih jauh apa indikasi di balik peristiwa ini, kita melihat ini selalu terjadi pada momentum politik tertentu. Setiap peristiwa yang kategorinya masuk peristiwa besar, kita tidak bisa melihat hanya pada peristiwa itu saja," kata Feri.
"Harus ada pendalaman lebih jauh apakah punya relasi dengan politik, ekonomi atau hal lain. Kalau dari aspek HAM, maka Komnas HAM harus melakukan penyelidikan ini," sambungnya.
Sama halnya dengan Feri, Peneliti dari Imparsial, Evitarossi, juga meminta Komnas Ham membentuk tim penyelidikan. Sebab, tindakan kekeraan bersenjata kepada warga sipil di daerah konflik merupakan bentuk pelanggaran HAM.
"Komnas HAM perlu segera membentuk tim penyelidik untuk kekeraaan di Papua, karena sudah kuat sekali terjadi pelanggaran HAM di sana," kata Evitarossi
Evitarossi mengatakan saat ini pendekatan kepada masyarakat Papua dilakukan pemerintah melalui pendekatan ekonomi. Namun menurutnya, pendekatan ini belum menyelesaukan masalah yang kerap terjadi di Papua.
"Pendekatan ekonomi hanya salah satu upaya mengatasi permasalahan. Kejadian kemarin buat saya menjadi tamparan bagi pemerintah, pendekatan ekonomi dan infrastruktur itu belum menyentuh akar permasalahan di sana," kata Evitarossi.
Saat ini pemerintah diminta, untuk tidak menutup mata atas peristiwa kekerasan di Papua. Menurut Evitarossi, diperlukan adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat Papua.
"Ini saat tepat bagi pemerintah untuk membangun dialog dengan masyarakat Papua. Pemerintah harusnya tidak menutup mata juga, sudah saatnya membuka mata, dialog dibuka kembali oleh pemerintah," tuturnya.
Sebelumnya diketahui, telah terjadi penembaka terhadap pekerja jalan Trans Papua oleh Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) pimpinan Egianus Kogoya di Nduga, Papua. Penembakan tersebut terjadi pada Minggu, 2 Desember 2018.
Sebanyak 17 orang dinyatakan tewas dalam kejadian tersebut. Egianus mengakui serangan tersebut dilakukan karena ingin Papua memisahkan diri dari Indonesia.
