JAKARTA, RIAUREVIEW.COM -Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi kepada majelis hakim PN Cibinong yang membebaskan terdakwa pemerkosa 2 anak, HI (41). Ikut pula disanksi Ketua PN Cibong dengan dicopot dari jabatannya.
"MA menindak Majelis Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Cibinong bukan karena putusan bebas. Hakim tidak boleh dihukum karena putusannya," demikian lansir humas MA dalam websitenya sebagaimana dilansir detikcom, Jumat (3/5/2019).
Terhadap putusan, hanya dapat dilakukan upaya hukum, baik upaya banding, kasasi atau peninjauan kembali (PK). Terhadap putusan bebas pihak yang merasa belum mendapatkan keadilan dapat menempuh upaya hukum kasasi ke MA dengan menyampaikan alasan-alasannya dalam memori kasasinya.
"Tindakan berupa penarikan sementara ke Pengadilan Tinggi Bandung karena majelis pemeriksa perkara dinilai telah lalai atau melanggar hukum acara dan tidak memberikan sepenuhnya hak hak anak selama persidangan. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong telah menetapkan majelis hakim pemeriksa perkara, namun dalam pelaksanaannya bahkan saat pengucapan putusan dilakukan seolah hakim tunggal," ujarnya.
Awalnya pada tanggal 25 Maret 2019 majelis hakim PN Cibinong memutus bebas terhadap terdakwa HI (41) tahun yang didakwa telah melakukan kejahatan seksual terhadap dua anak tetangganya yang berusia 14 tahun dan 7 tahun. Putusan tersebut dinilai mengandung kejanggalan sehingga mengundang perhatian , keprihatinan dan reaksi keras dari masyarakat. Laporan atau pengaduannya tentang sidang hakim tunggal dan tidak memberikan hak hak anak selama persidangan telah diterima MA.
"Atas adanya laporan yang masuk tersebut, Pimpinan Mahkamah Agung langsung memerintahkan Badan Pengawasan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap kebenaran laporan atau pengaduan masyarakat tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pihak yang terkait, hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Mahkamah Agung. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tersebut Pimpinan Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan tindakan kepada majelis pemeriksa perkara, yaitu MAA, CG dan RAR, dan kepada atasan langsungnya yaitu LJ," ujarnya.
Menurut hukum acara yang berlaku , persidangan harus dilakukan secara majelis, yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim. Dalam kenyataannya Ketua Majelis pemeriksa perkara telah melakukan proses persidangan seolah hakim tunggal.
"Hakim anggota harusnya mengingatkan Ketua Majelis atau melapor kepada Ketua Pengadilan , sehingga Ketua Pengadilan dapat memberikan peringatan agar tidak melakukan penyimpangan hukum acara, namun hingga pengucapan putusan tidak ada yang melakukan, baik hakim anggota maupun Ketua Pengadilan," ujarnya.
Tindakan Mahkamah Agung menarik sementara majelis hakim pemeriksa perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung adalah agar yang bersangkutan lebih fokus menjalani proses pemeriksaan baik verifikasi maupun klarifikasi. Mengapa dilakukan di Pengadilan Tinggi Bandung ? Hal tersebut dilakukan agar selama proses pemeriksaan tidak mengganggu kinerja PN Cibinong, dan PN Cibinong tetap menjalankan aktivitasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
