BENGKALIS, RIAUREVIEW.COM -Rencana pelayanan pajak secara online ternyata disambut baik warga Bengkalis. Sebagian masyarakat juga menyarankan integrasi atau kerja sama elektronik PBB tidak hanya dilakukan dengan Bankriaukepri (BRK) saja, akan tetapi ada akses perbankan lainnya.
"Ini menjadi pertimbangan kita. Insya Allah akan kita maksimalkan. Sebab seperti kita ketahui wajib pajak (WP) itu terkadang tidak hanya berada di Bengkalis dan Riau tetapi ada juga di luar Riau. Keinginan ini untuk mempermudah mereka melakukan transaksi pembayaran pajak," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis H Imam Hakim melalui Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran Syahruddin, Jumat (17/5/2019).
Lebih lanjut Syahruddin menjelaskan, di Tahun 2019 jumlah SPT wajib pajak berjumlah berada pada angka lebih kurang 153 ribu. SPT tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yakni 152 ribu. SPT PBB sudah disampaikan ke desa kelurahan segera mengambil SPT PBBnya yang ada di desa/kelurahan karena batas waktu itu 30 september 2019 kalau lewat akan dikenakan denda 2 persen.
“Sanksi denda itu berlaku bagi WP yang terkena jatuh tempo hingga 30 September 2019. Jika lewat dari waktu yang diberikan maka dikenai denda 2 persen,” katanya.
Maka dari itu, sambungnya. Penyampaian SPT PBB pemungutan pajak berdasarkan SK Bupati ditetapkan Rukun Tetangga (RT). Masyarakat atau WP boleh membayar secara masal ke RT, setelah itu direkap disuatu tempat dan pembayaran melalaui Bankriaukepri melalui leges yang ada.
“Bentuk kemudahan-kemudahan itu akan berdampak pada pelayanan, karena kita menginginkan masyarakat taat membayar pajak, tapi pelayanan tidak maksimal. Maka perlu ada koordinasi dengan RT setempat. Alhamdulillah dari Tahun 2017 hingga 2018 partisipasi masyarakat meningkat, untuk itu kita juga apresiasi kepada petugas dilapangan, karena kondisi rentang kendali yang jauh, kita tidak lupa beri semangat,” katanya lagi.
Terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang diterpakan melalui sistem online ini. Syahruddin mengatakan, SDM hari ini bagian paling terpenting, selain dari saran dan prasaran pendukung. Sebab, dalam satu objek jika sistem telah terlaksana dengan baik, butuh satu SDM yang tugasnya menginput data secara baik.
Menurutnya lagi, SDM harus benar-benar yang berkompeten melakukan input data. Mereka terdiri dari SDM dengan latarbelakang penguasaan ilmu teknologi (IT). Sehingga, jika terjadi kesalahan input dan sebagainya SDM tersebut tahu dengan persoalan yang terjadi. Misalnya cara menghapus data input yang salah, maka dari itu Bapenda butuh tenaga-tenaga yang teknis.
“Hari ini ada beberapa SDM dari IT kita. Pada prinsipnya sangat diperlukan, pengembangan ini bermula dari IT. Selain itu juga host to host juga sangat penting. Khusus di Riau, ada tiga daerah yang memiliki Pusdatin, pertama Bengkalis. Kemudian, kedua Siak dan ketiga Rengat. Selebihnya daerah luar Riau, seperti Bogor dan Kalimantan. Data Pusdatin ini se –Indonesia,” terangnya.
Mandau Potensi PBB-P2 Terbesar
Bicara potensi PBB-P2 di Kabupaten Bengkalis. Tidak terlepas dari dukungan perbankan. Kemudahan akses menjadi pilihan. Sehingga perbankan diharuskan memiliki kedai-kedai bank di setiap kecamatan. Hari ini, salah satu lokasi yang telah di survey pihak Bankriaukepri Pusat adalah kedai bank di Kecamatan Tualang Muandau. Kemudian, Rupat Utara.
“Realisasi PBB-P2 ini terbesar itu diwilayah perkotaan. Namun, untuk pelayanan non tunai ini tetap memerlukan dukungan perbankan. Kemudahan akses dari perbankan di Bengkalis, seperti Bankriaukepri dengan rencana kedai bank, serta BNI yang sudah ready melalui pengembangan pelayanan, khusus kabupaten minimal 5 perbankan,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran Syahruddin.
Menurutnya, untuk wilayah perkotaan dan pedesaan. PBB persentase tunggakannya masih terbilang tinggi. Sejak pelimpahan kewenangan pusat dari Tahun 2014. Namun, potensi terbesar PBB-P2 berada di wilayah perkotaan.
“Wilayah perkotaan merupakan wilayah potensial. Kemudian wilayah masal yang hari ini juga menjadi perhatian, tahap demi tahap, Alhamdulillah target PBB-P2 yang semula ditargetkan Rp 7 miliar lebih di Tahun 2017, terealisasi sebesar Rp 6 miliar lebih,” tandasnya. (ab)
