AKN Bengkalis Terima Kunker Komisi I DPRD Pelalawan

Kunjungan Komisi I DPRD Pelalawan itu disambut langsung Ketua Pengelola AKN Bengkalis, Alfansuri.

BENGKALIS, RIAUREVIEW.COM -Sebagai bentuk perhatiannya terhadap dunia pendidikan. Komisi I DPRD Pelalawan mengunjungi Akademi Komunitas Negeri (AKN) Bengkalis, Jalan Jend. Ahmad Yani, Kamis (18/7/2019).

Kunjungan Komisi I DPRD Pelalawan itu disambut langsung Ketua Pengelola AKN Bengkalis, Alfansuri. Dalam kunjungan itu, ternyata nasib AKN Pelalawan dan AKN Bengkalis diposisi yang sama yakni menjadi Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) dan tidak bisa menerima sswa baru seperti biasa.

Mengingat, baik AKN Bengkalis maupun AKN Pelalawan nasibnya sama-sama diunjung tanduk, bahkan pada tahun 2019/2020 ini. Maka Komisi I DPRD Pelalawan di Ketuai Abdullah, saling bertukar informasi dan mencari solusi.

Kondisi yang sama, pemerintah daerah telah berupaya memajukan akademi tersebut, seperti penyediaan lahan, bangunan, sarana-prasarana bahkan peningkatan sumber daya manusia. Namun, harapan ingin menjadikan AKN sebagai sebuah perguruan tinggi yang mandiri tak kunjung terwujud.

Oleh karena itu, guna mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi AKN Pelalawan, Komisi I DPRD Pelalawan yang dipimpin Abdullah kunjungi AKN Bengkalis. Rombongan wakil rakyat tersebut disambut Ketua Pengelola AKN Bengkalis, Alfansuri.

Dijelaskan Abdullah, pihaknya beberapa saat lalu telah memanggil pengelola AKN Pelalawan untuk dengar pendapat, menurut pihak kampus, tahun 2019 memang tidak menerima mahasiswa baru, namun tahun selanjutnya akan dibuka kembali pendaftaran mahasiswa baru.

"Namun, dibukanya kembali pendaftaran mahasiswa baru, setelah merubah AKN Pelalawan menjadi Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) dari Politeknik Negeri Padang," ujar politisi partai PKS tersebut.

Hal tersebut sangat disayangkan, sebab dengan menjadi PSDKU Politeknik Negeri Padang, otomatis AKN Pelalawan tidak ada lagi. Selain itu, dengan menjadi PSDKU ada tuntutan harus berkembang dan menjadi sebuah perguruan tinggi sendiri, tentunya ini akan berimplikasi pada Pemerintah Daerah, karena harus mengeluarkan dana dengan jumlah yang besar.

Masalah lain yang disampaikan anggota DPRD Pelalawan adalah, kenapa pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi tidak mau memandirikan AKN seperti yang telah dijanjikan.

Menanggapi hal tersebut, dijawab Alfansuri hal ini disebabkan sedikitnya ada tiga alasan. Pertama, hasil evaluasi empat AKN yang sudah mandiri (Satker) tidak mengalami perkembangan yang berarti. Kedua, defisit anggaran, pemerintah tidak mau dibebankan terlalu besar anggaran AKN.

"Ketiga, dengan mengembangkan AKN perluasan akses yang dicapai tidak terlalu besar, karena AKN tidak dapat menerima mahasiswa dalam jumlah besar. Sedangkan kementerian senantiasa terus menargetkan peningkatan angka partisipasi kasar (APK) dari tahun ke tahun," ungkap Alfansuri.

Cara Pemerintah menyamaratakan semua daerah, sangat disayangkan Alfansuri, padahal Kabupaten di Riau berbeda dengan daerah lain, APK Riau masih dibawah rata-rata nasional, Riau juga memiliki potensi yang sangat besar, daerah migas, perkebunan sawit terbesar, pulp and paper.

"Selain itu, Kabupaten di Riau memiliki kemampuan untuk membantu pembiayaan, istilahnya pembiayaan tidak sepenuhnya berasal dari kementerian," ungkapnya lagi.

Alfansuri juga menceritakan keberadaan AKN Bengkalis sangat membantu masyarakat termarginal selama ini, yang tidak mampu, tidak memiliki akses, tidak terlalu pintar dan hidup dalam kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural, khususnya masyarakat yang berada diperbatasan Republik ini.

"Sudah banyak masyarakat terbelakang tersebut naik taraf hidupnya dengan anak-anak mereka bekerja di perusahaan besar, baik di Riau, Kepulauan Riau, Jakarta, kalimantan bahkan ada yang dimalaysia," beber Alfansuri.

Biasanya anak-anak kita perbatasan ini bekerja di Malaysia merupakan TKI non skill, hanya bisa menjadi buruh kasar pada sektor bangunan dan perkebunan namun setelah kuliah di AKN Bengkalis menjadi pekerja profesional, gajinya hingga 6.000 ringgit.

Bahkan tahun lalu, sambungnya, perusahaan multinasional di Jakarta datang khusus ke AKN Bengkalis melakukan proses rekrutmen tenaga kerja.

"Sedikit banyak AKN Bengkalis telah berhasil mewujudkan cita-cita awalnya mengangkat derajat masayarakat yang tertinggal dan memutuskan mata rantai kemiskinan. Melihat kondisi AKN Bengkalis yang juga jelas statusnya saat ini sangat memilukan dan menyedihkan," bebernya lagi.

Perbincangan berbagi informasi dari masing-masing baik dari DPRD Pelalawan dan AKN Bengkalis, akhirnya mengerucut apa solusi dari kondisi saat ini, dikatakan Alfansuri, untuk memperjuangkan seharusnya seluruh elemen bersatu dan bersama-sama.

Menurutnya, AKN Bengkalis pernah menawarkan kepada pengelola AKN Pelalawan, dua tahun yang lalu untuk berjuang bersama-sama, namun belum mendapatkan tanggapan, bahkan kepada pengelola Siak, sudah sangat sering tawaran ini disampaikan karena jika tiga AKN di Riau bersatu, maka akan bisa membangun bergaining, tak dapat tiga satker minimal satu Satker.

"Berhubung Siak yang berada di tengah-tengah antara Bengkalis dan Pelalawan, mungkin bisa saja namanya kita rubah menjadi AKN Riau, namun perkuliahan yang sudah eksisting di kabupaten masing-masing tetap berjalan sebagaimana biasanya, pusat direkorat dan administrasi yang berada di Siak," katanya lagi. (ab)




Baca Juga Topik #Pemkab. Bengkalis

TULIS KOMENTAR