JAKARTA, RIAUREVIEW.COM -Pemerintah Hong Kong resmi mencabut rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi yang memicu demonstrasi besar-besaran selama lima bulan belakangan.
"Sekarang saya mengumumkan pencabutan RUU tersebut," ujar Sekretaris Keamanan Hong Kong, John Lee, di gedung parlemen, sebagaimana dilansir CNNIndonesia, Rabu (23/10).
Setelah John mengumumkan pencabutan RUU itu, para anggota dewan langsung berusaha melemparkan pertanyaan. Namun, John menolak menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa keputusan itu tak bisa diganggu gugat.
Pengumuman ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan pemimpin eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, yang beberapa pekan lalu menyatakan bakal menarik RUU ekstradisi tersebut.
Carrie mengumumkan rencana tersebut di tengah demonstrasi besar-besaran tiap akhir pekan yang kerap berakhir ricuh.
Awalnya, para demonstran menuntut pencabutan RUU ekstradisi yang memungkinkan tersangka satu kasus diadili di luar Hong Kong, termasuk China.
Para demonstran tak terima karena sistem peradilan di China kerap bias, terutama jika terkait dengan Hong Kong selaku wilayah otonom yang masih di bawah kendali Beijing.
Saat pertama kali demonstrasi memanas, Carrie sebenarnya langsung mengumumkan bahwa pemerintah akan menangguhkan pembahasan RUU ekstradisi.
Namun, para demonstran tak puas. Mereka tetap menggelar aksi rutin untuk menuntut agar RUU ekstradisi tersebut benar-benar dicabut.
Carrie Lam sekali lagi tampil di hadapan publik untuk menyatakan bahwa RUU tersebut "sudah mati" tanpa menjelaskan lebih lanjut maksudnya.
Warga kian geram karena ketidakjelasan tersebut. Mereka pun mengajukan tuntutan lebih besar, yaitu agar Carrie Lam mundur dan pemisahan penuh Hong Kong dari China.
Terdesak, Carrie akhirnya mengumumkan bakal mencabut RUU ekstradisi tersebut. Namun, menurut demonstran, Carrie Lam terlambat karena kini tuntutan mereka sudah berkembang menjadi pelepasan diri dari Hong Kong.
