BENGKALIS, RIAUREVIEW.COM -Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis diketuai H. Adri, bersama rombongan dari Komisi III yakni Simon Lumban Gaol, Hendri, Surya Budiman, Romel Sinalsal, Indrawansyah dan Rosmawati Sinambela melakukan kunjungan ke Ditjen PDN, Kamis (24/10/2019).
Dalam kunjungan itu, Komisi III bertemu langsung Kabag Program dan Kerjasama Sekretariat Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Krisna Ariza, Kasubbag Kerjasama Sekretariat Ditjen PDN Iwan Chedos Sitepu. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan perdana Komisi III, pasca dilantik.
Komisi III turut didampingi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Bengkalis H. Raja Arlingga mewakili Bupati Bengkalis. Dikesempatan itu juga, Komisi III berkeinginan mendorong pemerintah daerah, untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya di bidang ekonomi salah satunya dengan program revitalisasi pasar rakyat, karena di Kabupaten Bengkalis sampai saat ini masih belum tersentuh sama sekali.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Bengkalis H.Adri. Menurut H. Adri, revitalisasi pasar ini dinilai sangat menguntungkan bagi penjual di pasar-pasar tradisional dan mampu meningkatkan omset penjualnya, program seperti ini dibutuhkan oleh Kabupaten Bengkalis dan diminta perhatiannya oleh pemerintah pusat.
"Kita mempertanyakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis agar dapat tersentuh oleh program dari pemerintah pusat ini, terutama dalam hal untuk meningkatkan omset para pedagang pasar-pasar tradisional yang ada di daerah kita," kata H.Adri yang hoby dengan olahraga sepakbola ini.
Senada disampaikan Hendri, anggota Komisi III DPRD Bengkalis. Khusus Kabupaten Bengkalis, revitalisasi pasar rakyat hampir tidak tersentuh. Sehingga hari ini, diharapkan bisa mendapat sentuhan serta perhatiannya dari pemerintah pusat.
"Sebab itu, kita ke Ditjen PDN ini bermaksud bisa meminta bantuan kepada pemerintah pusat. Bengkalis sendiri memiliki luas daerah yang luar biasa, kalau hanya mengandalkan dana APBD maka akan sulit teranggarkan. Masih banyak pasar-pasar rakyat di daerah seperti di Rupat yang hanya menggunakan bahan sederhana seperti kayu-kayu hutan dan tidak bertahan lama. Begitupun di daerah pinggiran Sumatera, seperti Bukit Batu, Siak Kecil dan lainnya," kata Hendri.
Ia menambahkan, DPRD Bengkalis khususnya Komisi III, hari ini sengaja jemput bola agar Ditjend PDN bisa memberikan perhatian khusus pada Kabupaten Bengkalis khususnya revitalisasi pasar rakyat guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Koordinasi ini sangat penting, antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sehingga program-program yang ada di pemerintah pusat tidak terlambat ditindaklanjuti," katanya lagi.
Sementara itu, Kabag Program dan Kerjasama Sekretariat Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Krisna Ariza saat menyambut kendatangan Komisi III DPRD Bengkalis mengutarakan, hari ini Ditjend PDN mendapat 3 mandat dari Presiden Joko Widodo pada tahun 2015-2019 yaitu menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, menjaga neraca perdagangan dan revitalisasi pasar rakyat.
Kemudian, revitalisasi pasar rakyat sudah dilaksanakan sampai 2018 sebanyak 4.168 unit dari target 5000 unit, dan Ditjen PDN optimis mampu mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2019 ini. Revitalisasi pasar rakyat sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Tugas Pembantuan.
Selain itu pula, sambungnya, sepanjang terlaksananya program-program di daerah, sejak 2015-2019 lalu, Pemerintah pusat juga telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Bengkalis.
Namun, untuk dana tugas pembantuan daerah Kabupaten Bengkalis selama tahun 2015-2019 tersebut belum ada mengusulkan dan Pemda Kabupaten Bengkalis bisa mengusulkan proposalnya untuk tahun 2020 dan dikoordinasikan dengan Bappeda. (ab)
