JAKARTA, RIAUREVIEW.COM -Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, dilaporkan mengirimkan surat pengunduran diri kepada Raja (Yang Dipertuan Agung) Malaysia, Abdullah, pada hari ini, Senin (24/2). Namun, sampai saat ini belum ada konfirmasi dari pihak Mahathir terkait informasi tersebut.
Pengunduran diri tersebut dikonfirmasi melalui akun Twitter resmi Mahathir Mohamad, @chedetofficial.
Dari pantauan Malaysiakini, para petinggi Partai Pribumi Bersatu Malaysia dilaporkan mendatangi kediaman Mahathir. Mahathir memimpin partai tersebut yang didirikan pada 7 September 2016 lalu.
Dalam laporan The Star, informasi pengunduran diri Mahathir muncul setelah Ketua Partai Keadilan Rakyat (PKR), Anwar Ibrahim, beserta istri yang juga Wakil Perdana Menteri Malaysia, Wan Azizah Wan Ismail, serta Menteri Keuangan sekaligus Ketua Partai Aksi Demokratis (DAP), Lim Guan Eng, datang ke Kantor Perdana Menteri di Putra Perdana untuk rapat pada pukul 09.26 waktu setempat. Namun, mereka meninggalkan kantor tersebut pada pukul 10.25 waktu setempat, dan diduga menuju kediaman Mahathir di Mines, Kuala Lumpur.
Sejumlah petinggi PKR dan DAP menggelar rapat dadakan dan tertutup di kantor pusat masing-masing. Anwar yang hadir dalam rapat tersebut menyatakan hasil pertemuannya dengan Mahathir sangat memuaskan.
Kendati begitu, sumber menyatakan Raja Abdullah tidak bakal menyetujui langkah Mahathir.
"Yang Dipertuan Agung akan menolaknya dan mengatakan Mahathir didukung penuh oleh parlemen," kata sumber tersebut seperti dilansir Straits Times.
Diduga langkah Mahathir itu dipicu penolakan gagasannya untuk mengubah peta koalisi pemerintahan. Sebab PKR, salah satu partai utama pendukung koalisi Pakatan Harapan yang saat ini menguasai pemerintahan, dilaporkan pecah kongsi.
Kubu Azmin Ali dan Anwar di PKR berseteru setelah masing-masing diterpa kasus video cabul dan pelecehan seksual pada 2019 lalu. Azmin lantas dilaporkan merapat kepada partai oposisi, Partai Islam SeMalaysia (PAS) dan Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).
Mahathir juga dilaporkan hendak mengubah susunan koalisi di dalam pemerintahan dengan memasukkan UMNO dan PAS. Hal ini jelas ditentang oleh sebagian anggota koalisi Pakatan Harapan.
Para petinggi partai koalisi Pakatan Harapan lantas menggelar pertemuan tertutup secara terpisah pada Minggu (23/2) kemarin, diduga membahas hal tersebut.
Pergolakan politik di Malaysia selepas tumbangnya Najib Razak dan ketika Mahathir berkuasa kembali terus terjadi. Isu yang terus didengungkan saat ini adalah mempertanyakan janji Mahathir yang tidak akan menyelesaikan masa jabatannya, dan menyerahkannya kepada Anwar.
Masalah itu juga membuat koalisi Pakatan Harapan retak. Imbasnya adalah mereka kalah dari pihak oposisi dalam pemilihan umum daerah yang dianggap sebagai lumbung suara. Hal ini membuat langkah mereka menuju pemilu pada 2023 mendatang semakin berat.
Mahathir juga berulang kali menyatakan akan menentukan sikap apakah akan lengser atau terus berkuasa pada akhir 2020.
"Kami memiliki visi untuk menjadi negara berkembang penuh pada 2020. Sayangnya, setelah saya mengundurkan diri dulu, kepemimpinan diambil alih dan dijalankan dengan kebijakan berbeda itu menyebabkan target tidak tercapai," kata Mahathir.
"Saya berjanji saya akan mengundurkan diri setelah menyelesaikan beberapa masalah besar yang ditinggalkan pemerintah sebelumnya. Saya berjanji akan mengundurkan diri jika seorang calon pemimpin telah ditunjuk koalisi," ujarnya menambahkan seperti dikutip AFP beberapa waktu lalu.
Sumber: CNNIndonesia.
