PEKANBARU, RIAUREVIEW.COM -Di tengah pandemi Covid-19 ini, refocusing anggaran menjadi sebuah keniscayaan pada APBN maupun APBD. Refocusing anggaran artinya menunda atau membatalkan kegiatan yang tidak relevan saat pandemi atau tidak dalam koridor prioritas. Rambu-rambu refocusing anggaran sebagaimana diisyaratkan oleh Menteri Keuangan mencakup pengalihan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat kepada kegiatan yang diperlukan. Terlebih saat ini pemerintah telah mencanangkan era adaptasi kebiasaan baru. Tentunya kebijakan anggaran serta bagaimana strategi APBD ke depan menjadi diskusi yang menarik untuk disimak. Inilah yang dilakukan oleh Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan (PSKP) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning bekerja sama dengan Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Riau, dengan menyelenggarakan webinar nasional pada hari Kamis, 23 Juli 2020.
Diskusi ini menghadirkan narasumber yang sangat kompeten dibidangnya, yakni pakar kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto, SE., dan Sekretaris Bappedalitbang Provinsi Riau, Purnama Irwansyah, S. Hut., MM. Selain narasumber, penanggap yang turut memperkaya diskusi ini yaitu Alexsander Yandra, S. IP., M. Si., yang merupakan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning, serta Triono Hadi dari FITRA Riau, dan dimoderatori oleh Dr. Arifudin dari Kagama Riau.
Hal yang menarik dari diskusi ini adalah kecenderungan pemerintah daerah, tak terkecuali di Provinsi Riau, untuk memangkas anggarannya secara merata tanpa memperhatikan lebih lanjut bahwa tidak semua kegiatan pemerintah daerah dapat dialihkan. Seharusnya, sebagaimana yang ditekankan pemerintah, dalam refocusing dan realokasi anggaran difokuskan pada tiga sektor, yaitu kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring pengamanan sosial. Khusus kasus Riau, ketergantungan pada sektor migas/industri ekstraktif seharusnya diimbangi dengan pembangunan di bidang lainnya dan jadikan wabah Covid-19 ini sebagai momentum perubahan kebijakan dalam menggiatkan investasi sumber daya manusia. Hal ini agar sumber daya lainnya dapat terkelola dengan baik dan terjadi perputaran roda ekonomi yang tidak lagi tergantung pada industri ekstraktif di Provinsi Riau.
Ketua PSKP, Fajarwaty Kusumawardhani, S. Sos., MPA, dalam siaran persnya, menyatakan bahwa penyelenggaraan webinar ini menarik perhatian berbagai kalangan di seluruh Indonesia. Peserta yg terregistrasi pada webinar ini mencapai lebih dari 500 orang, tersebar di seluruh Indonesia, dengan berbagai latar belakang profesi.
Rektor Universitas Lancang Kuning, Dr. Junaidi, M. Hum., dalam sambutannya mengungkapkan bahwa sinergisitas Unilak-KAGAMA perlu diperkuat, agar akademisi dapat semakin banyak berkontribusi bagi pembangunan di Provinsi Riau.
Dr. Ir. Firdaus, CES, selaku Ketua Harian Pengurus Daerah KAGAMA Riau juga sangat mendukung kegiatan diskusi ini. Dalam sambutannya, Firdaus menyampaikan bahwa alumni UGM hendaknya dapat bekerja sama dengan berbagai pihak dalam membangun daerahnya.
