PEKANBARU, RIAUREVIEW.COM -PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru menunda rencana meminta izin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menerapkan sekolah tatap muka sekali sepekan. Penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang signifikan dan Pekanbaru menjadi zona merah jadi alasannya.
Sebelumnya, pembahasan untuk mematangkan rencana sekolah sekali sepekan digesa jajaran Pemko Pekanbaru. Bahkan, penerapan rencana ini sudah pada tahap Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr. H Firdaus, S.T., M.T. menyurati Kemendikbud agar rencana ini mendapat lampu hijau. Namun, penundaan kini dilakukan dan Kemendikbud urung disurati.
"Kan zona merah lagi. Kalau merah tidak bisa kita kirim," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Pekanbaru Ismardi Ilyas saat melansir dikonfirmasi Riau Pos, Ahad (26/7).
Dia kemudian menjelaskan bahwa rencana ini dicetuskan karena Pekanbaru saat itu sekitar dua pekan lalu masih berada di zona kuning, dengan kondisi bahaya penularan rendah.
"Kita mencoba untuk menawarkan ke pusat kalau kuning. Kemarin kan kita kuning. Tapi sekarang kan merah lagi. Makanya kita tahan dulu. Karena kalau merah pasti tidak dikasih. Jadi sekarang tetap pembelajaran online," ujarnya.
Pembelajaran online diakuinya memang tak maksimal. Namun, hanya cara itu yang kini bisa dimaksimal.
"Pasti tidak maksimal. Tapi sekarang kita dalam minimal kita maksimalkan," imbuhnya.
Pembelajaran online saat ini dikeluhkan wali murid. Karena biaya penyiapan kuota internet yang diperlukan juga tidak sedikit. Belum lagi smartphone yang diperlukan tak semua wali murid bisa menyiapkan khusus untuk anaknya.
Ismardi saat ditanyakan menyebut Pemko Pekanbaru memberi izin dana BOS untuk digunakan sekolah membeli kuota internet. Tapi Pemko Pekanbaru belum menyiapkan fasilitas khusus untuk fasilitas pembelajaran online siswa di rumah.
"Belum (disiapkan khusus, red). Sekarang masih yang kita izinkan dana BOS bisa digunakan paket. Karena sekokah yang tahu apa keperluannya. Tiap sekolah tidak sama," tutupnya.
