RIAUREVIEW.COM -- Ketegangan sengketa wilayah di Laut China Selatan antara Tiongkok dengan beberapa negara ASEAN masih terus memanas.
Indonesia sendiri meski tidak langsung bersengketa, selalu memberikan tindakan tegas terhadapi klaim Tiongkok di Laut China Selatan.
Bahkan karena tindakan tegas serta pengaruh Indonesia yang kuat membuat Tiongkok khawatir tak bisa menguasai ASEAN.
Baca Juga: Ronaldinho Positif Covid-19 dan Lakukan Isolasi Mandiri, Begini Kondisi Sang Legenda Sepak Bola
Seperti diketahui, kini Tiongkok tengah memperebutkan wilayah Laut China Selatan yang dinilai strategis.
Negara Asia Tenggara menginginkan wilayah perairan ini sebagai daerah perdamaian, sementara China ingin menguasai dengan mengklaim 9 titik lokasi Laut China Selatan atau disebut nine dash line.
Garis ini mengelilingi 90% perairan yang diperebutkan dan membentang 2.000 kilometer dari daratan China.
Hal ini disebabkan karena 3 faktor, yakni Indonesia masih memiliki posisi kondisif bukan merupakan negara Claimant State layaknya negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam.
Selain itu, Indonesia merupakan negara terbesar se-ASEAN.
Melansir laman Unair.ac.id, Guru Besar HI UNAIR Prof. Dr. Makarim Wibisono mengungkapkan bila Indonesia bisa menjadi pimpinan ideal bagi ASEAN.
Posisi Indonesia saat ini dinilai bisa mendorong terjadinya penyelesaian sengketa di Laut China Selatan secara damai.
“Indonesia itu terbesar di ASEAN, baik penduduknya, wilayahnya bahkan Gross Domestic Product (GDP) Indonesia saja terbesar di ASEAN,” ujar Makarim yang juga pernah menjadi Duta Besar RI untuk PBB itu.
Belum lagi sejarah mencatat Indonesia bukan merupakan negara yang dikelompokkan bipolar sistem zaman dahulu.
Prof. Makarim mengungkapkan bila Indonesia sebaiknya mengimbau kepada negara yang bersengketa ikut aktif dalam penyelesaian perumusan Code of Conduct agar konflik bisa diselesaikan secara damai.
"Code of conduct itu berisi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sehingga kita ada pegangan secara hukum untuk menciptakan perdamaian wilayah Laut China Selatan," ujarnya.
Dikutip dari The Conversation, pada bulan Mei 2020, Indonesia dengan tegas menolak klaim Beijing terhadap Nine Dash Line kepada Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Indonesia juga meminta kepentingan maritim di Laut Cina Selatan dijamin berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
Meski ini bukan pertama kalinya Jakarta menyatakan posisinya, Direktur Asia Maritime Transparency Initiative, Gregory Poling, mengatakan ini adalah pertama kalinya negara ASEAN berdiri dan menentang keras klaim China.
Kunjungan Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga ke Indonesia beberapa waktu lalu kian memperkuat posisi Indonesia di Laut China Selatan.
Diberitakan Zonajakarta.com sebelumnya, dalam pertemuan langsung antara Presiden Jokowi dengan PM Suga, kedua negara sepakat meningkatkan kerja sama di bidang Kesehatan, Ekonomi, dan Keamanan.
PM Suga mengungkapkan akan mendukung Indonesia dalam masalah Laut China Selatan.
"Sehubungan dengan isu-isu regional, termasuk Korea Utara dan Laut China Selatan, kami sepakat bahwa Jepang dan Indonesia akan bekerja sama secara erat," kata PM Suga.
Jepang menunjukkan dukungannya pada ASEAN untuk mencapai Indo-Pasifik yang terbuka menentang klaim Tiongkok di Laut China Selatan.
"Saya mendukung penuh ASEAN dalam Indo-Pacific, yang digagas Indonesia, karena memiliki banyak kesamaan mendasar dengan Indo-Pasifik Jepang yang bebas dan terbuka," ujarnya.
Rupanya langkah Jepang ini membuat pengamat China ketar-ketir.
Direktur dan peneliti di Institute Northeast Asian Studies Da Zhigang, kesepakatan kedua negara ditakutkan bisa memupuskan harapan Tiongkok dalam menguasai Asia Tenggara.
Hal ini disebabkan Tiongkok memandang Indonesia sebagai negara yang memiliki pengaruh besar sebagai penggerak ASEAN.***
