RIAUREVIEW.COM --Belakangan ini Kantor Desa Cempaka viral dan menjadi perbincangan msayarakat.
Hal ini lantaran bangunan kantor Desa Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya, Lampung Utara, Lampung itu mirip Istana Merdeka.
Terkait hal tersebut, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti pun memberi kritikan.
LaNyalla memberi kritikan lantaran pembangunan kantor desa tersebut menggunakan dana desa.
“Dana desa tidak sepantasnya untuk membangun kantor desa supaya terlihat megah,” ujar LaNyalla, Sabtu 21 November 2020, sesaat sebelum meninggalkan Sultra di Bandara Haluoleo, Kendari untuk melanjutkan rangkaian kunjungan kerja.
Kantor Desa yang baru jadi itu seperti versi kecil Istana Merdeka, tempat Presiden berkantor.
Di Kantor Desa Cempaka, terlihat pilar-pilar tinggi megah yang mencolok.
Bangunannya pun sama seperti di Istana Merdeka, terlihat lambang Garuda Pancasila tepat di tengah atap gedung.
Potret kantor desa tersebut viral dan menjadi perbincangan msayarakat usai dipamerkan oleh jajaran perangkat desa melalui media sosial.
Pembangunan kantor desa mewah itu menghabiskan biaya hampir Rp400 juta dengan menggunakan anggaran dana desa tahun 2020.
LaNyalla mengingatkan, dana desa seharusnya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi warga.
Menurutnya, kantor desa kurang memiliki manfaat bagi masyarakat secara umum.
“Peruntukan dana desa fokusnya untuk pembangunan infrastruktur yang bisa menstimulasi ekonomi desa. Kantor desa itu kan yang pakai cuma kepala desa dan perangkatnya. Tak ada gunanya bagi warga,” kata LaNyalla.
Senator asal Dapil Jawa Timur itu menegaskan, perangkat desa harus paham betul soal penggunaan dana desa.
LaNyalla mempertanyakan apa fungsi membangun kantor desa yang megah hingga mengeluarkan dana besar.
“Dana desa harus digunakan untuk peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa,” sambung LaNyalla.
LaNyalla pun meminta Pemda untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.
Ia berharap, pembangunan kantor desa menggunakan dana desa ini tak kembali terulang.
“Senator juga harus ikut mengawasi. Jangan kebobolan seperti di Desa Cempaka yang ingin punya kantor seperti Istana malah banyak menghabiskan uang yang seharusnya untuk rakyat,” tandas LaNyalla.***
(pikiranrakyat.com)
