KEPULAUAN MERANTI, RIAUREVIEW.COM--Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Dr. Kamsol, MM, membuka sekaligus mengikuti kegiatan Konsultasi Publik II Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kepulauan Meranti 2021-2026, kegiatan dalam rangka menghimpun semua isu strategis dari para pemangku kepentingan untuk penyusunan RPJMD Kepulauan Meranti kedepan itu dipusatkan di Aula Biru Kantor Bupati Meranti, Senin (23/11/2020).
Turut hadir dalam kegiatan itu, Kepala Bappeda Kepulauan Meranti Rizki Hidayat, Forkopimda, Perwakilan Polres Kepulauan Meranti, Danposal Letda Jery Hendra, Narasumber dari Pusat Kajian Lingkungan Hidup UR Dr. Suwondo, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti H. Irmansyah, Kepala BPBD Kepulauan Meranti Idris Sudin, Kadis Kesehatan Kepulauan Meranti dr. Misri, Plt. Kadis PU Kepulauan Meranti Abu Hanifah, Perwakilan Kemenag Kepulauan Meranti, Perwakilan OPD terkait, LSM Peduli Lingkungan Cik Manan, Setia Budi Utomo, Ketua Gabungan Kelompok Tani, Perwakilan PT NSP, Tokoh Agama/Masyarakat/Pemuda dan lainnya.
Seperti dijelaskan Kepala Bappeda Kepulauan Meranti Riski Hidayat, kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah untuk menganalisis secara sistematis, menyeluruh dan partisipastif yang bertujuan menjamin bahwa prinsip prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam proses pembangunan daerah dan penyusunan kebijakan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026.
Dalam kegiatan ini dikatakan Sekda Kepulauan Meranti, Pemkab. Kepulauan Meranti melakukan konsultasikan dengan semua pemangku kepentingan untuk penajaman, penyamaan persepsi, dalam rangka menghasilkan rumusan isu strategis di Kepulauan Meranti sehingga rencana pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tidak meninggalkan aspek lingkungan hidup.
KLHS ini nantinya akan memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan untuk Kepulauan Meranti dalam 5 Tahun kedepan yang lebih fokus dan menyentuh kepentingan masyarakat.
Sejauh in diakui Sekda, pelaksanaan RPJMD Kepulauan Meranti sebelumnya telah berhasil menekan angka kemiskinan Kepulauan Meranti, dari 43 persen saat Kepulauan Meranti terbentuk menjadi 27 persen saat ini. Keberhasil itu ditunjang oleh program pembangunan Kepulauan Meranti yang tepat sasaran dan menyentuh pada kepentingan masyarakat dimana program pembangunan Kepulauan Meranti difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan dan aksesbilitas.
"Dan Pemkab. Kepulauan Meranti sangat menyadari angka kemiskinan sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kesehatan dan aksesbilitas dan kondisi daerah. Artinya dengan baiknya ketiga faktor ini akan mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," Ujar Sekda Kepulauan Meranti.
Melalui KLHS saat ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi pembangunan yang jitu agar Pemerintah Daerah yang didukung oleh instansi terkait dan masyarakat berhasil mewujudkan cita-cita pembangunan yang diinginkan dan dinantikan kita bersama.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab. Kepulauan Meranti juga menghimpun masukan dari akademis khususnya dari Pusat Kajian Lingkungan Hidup Universitas Riau Yang dipaparkan oleh Dr. Suwondo.
Dalam pemaparannya Dr. Suwondo sangat mengapresiasi keberhasilan Pemkab. Kepulauan Meranti dalam menjalankan program pembangunannya yang dinilai Pro Rakyat. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan Pemkab. Kepulauan Meranti menekan angka kemiskinan yang sebelumnya sangat tinggi melalui pelaksanaan program pembangunan yang strategis dan tepat sasaran dengan terlalu bergantung dengan DBH Migas.
"Kita melihat angka kemiskinan Kepulauan Meranti masih cukup tinggi tapi pertumbuhan ekonomi sangat positif berbeda dari daerah lainnya seperti Bengkalis dan Siak yang kaya namun memiliki ketergantungan yang besar terhadap DBH Migas, artinya konsep pembangunan yang dijalankan oleh Pemkab. Kepulauan Meranti dinilai sudah menyentuh kepentingan masyarakat yang secara otomatis ikut mendorong pertumbuhan ekonominya," ujar Suwondo.
Selain menilai program pembangunan Kepulauan Meranti yang dijalankan saat ini sudah tepat sasaran dan menyentuh masyarakat, pakar kajian lingkungan Universitas Riau itu juga menyarankan agar Kepulauan Meranti survive ditengah Pandemi Covid-19 ini. Dapat lebih fokus pada pembinaan sektor UKM/UMKM dan Pertanian Perkebunan.
"Hasil dari analisa Sektor UMKM dan Pertanian sangat kebal terhadap pengaruh Pandemi Covid-19 dan strategi ini dapat menjadi pilihan program pembangunan dalam 5 tahun kedepan," ungkapnya lagi.
Dan terakhir Suwondo menyarankan agar program pembangunan daerah dapat dukungan dari Provinsi dan Pusat harus pula disinergikan dengan program Pemerintah Pusat dan Provinsi yang sudah terintegrasi.
Masukan dari pakar lingkungan UR Dr. Suwondo, menurut Sekda Kamsol sudah sejalan dengan program pembangunan yang dijalankan Kepulauan Meranti saat ini seperti terus mendorong potensi Sagu Kepulauan Meranti melalui Sentra Sagu Terpadu yang sudah dibangun, Potensi Perikanan Kepulauan Meranti melalui budidaya Kakap Putih, dan pengembangan Pakan Ternak yang disebut dengan Sagu Parut Kering untuk meningkatkan produksi ternak Kepulauan Meranti yang ekonomis.
Terakhir kegiatan Konsultasi Publik II ditutup dengan penandatanganan Berita Acara KLHS oleh Sekda Kepulauan Meranti Dr. Kamsol, Kepala Bappeda Kepulauan Meranti, Kadis LH Kepulauan Meranti, PT NSP, Tenaga Ahli Lingkungan Kepulauan Meranti, Ketua Koperasi Centra Sagu Terpadu Kepulauan Meranti, Ketua Kapoktan, serta Kabag Sunda Polres Kepulauan Meranti disaksikan semua perserta yang hadir. (Sp)
