RIAUREVIEW.COM --Eks juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, meminta Partai Demokrat (PD) tidak menyeret Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam isu gerakan kudeta. Hal ini merespons pernyataan Andi Mallarangeng bahwa gerakan kudeta Moeldoko direstui lingkaran pemerintah.
"Jajaran PD untuk tidak mengembangkan narasi bahwa Presiden Jokowi merestui atau apa pun istilahnya yang punya makna sama atas hal-hal yang merupakan interaksi Moeldoko dengan elemen-elemen internal PD," kata Arsul kepada wartawan, Kamis (4/2/2021).
Arsul menilai PD ingin memunculkan kesan kebenaran kalau isu kudeta dimainkan oleh orang yang berada di lingkaran pemerintah. Dengan begitu, pendukung Jokowi bereaksi.
"Pernyataan soal Moeldoko direstui Presiden Jokowi untuk mengambil alih ini lama-lama akan membentuk kesan bahwa restu itu benar adanya. Di zaman post-truth ini, yang dianggap sebagai kebenaran itu oleh publik disimpulkan bukan lagi dari fakta atau bukti tetapi dari diulang-ulangnya atau makin disebarluaskannya narasi yang sama di ruang publik," ujarnya.
"Meskipun soal restu tersebut dibungkus sebagai kata yang diklaim dari Moeldoko sendiri, tapi tidak terelakkan ada kesan ingin menciptakan kebenaran soal restu tersebut. Dan jika ini diteruskan, maka mau tidak mau pasti elemen-elemen pendukung Presiden Jokowi akan bereaksi terhadap PD," lanjut Arsul.
Dengan demikian, menurut Arsul, masalah internal PD bukan lagi internal saja, tapi masalah akan semakin luas. Justru, menurut Arsul, hal itu tidak akan menguntungkan PD.
"Jika ini terjadi, maka persoalannya tidak lagi persoalan antara elite pengurus PD dengan Moeldoko tapi akan bergeser jadi persoalan dengan Presiden Jokowi. Itu justru tidak ada untungnya buat PD sendiri. Apalagi elemen-elemen di dalam PD sendiri juga terbelah antara yang di struktural dengan yang nonstruktural," ujarnya.
Sebelumnya, Andi Mallarangeng mengungkap isi pertemuan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dengan kader Demokrat. Berdasarkan laporan kader, Andi mengatakan Moeldoko berbicara terkait rencana pengambilalihan PD melalui kongres luar biasa (KLB).
"Ya yang kita dapat laporan dari kader-kader, yang bertemu dengan Pak Moeldoko yang sudah kita bikin berita acaranya, bahwa beliau bertemu itu, ya kader-kader kita kaget karena tiba-tiba ada Pak Moeldoko, lalu di situ berbicara KLB, rencana beliau untuk mengambil alih Partai Demokrat melalui kongres luar biasa," kata Andi kepada wartawan, Kamis (4/2/2021).
Menurut Andi, Moeldoko bahkan mengatakan telah mendapat restu dari Pak Lurah, termasuk sejumlah menteri, salah satunya Menkum HAM Yasonna Laoly.
"Dan kemudian katanya juga sudah direstui oleh Pak Lurah serta menteri lainnya, termasuk Menkum HAM," ujarnya.
Sumber: [detik.com]
