KUALA LUMPUR, RIAUREVIEW.COM - Semua Perjanjian perniagaan dengan China termasuk perjanjian yang telah dibuat pemerintah terdahulu akan dikaji ulang dalam pemerintahan yang baru.
Perdana Menteri Terpilih Mahathir Mohamad merasa pihaknya berhak mengkaji kembali perjanjian tersebut dan jika diperlukan untuk melakukan perundingan ulang terhadap perjanjian yang dirasa bermasalah.
"Apa yang meresikokan kami adalah pinjaman yang dibuat kerajaan. RM55 triliun hanya untuk Rel Pantai Timur dan juga pinjama-pinjaman lain yang mana akan menjadi beban besar kepada negara," ucapnya seperti dilansir astro AWANI, Kamis (10/5/2018).
"Sebuah negara yang bertanggung jawab harus mencoba untuk mengurangi pinjaman atau ia akan menjadi kambing hitam," lanjut dia.
Selain itu, Pakatan Harapan (PH) menolak berita palsu dan peraturan tentang Anti berita palsu juga akan dikaji ulang untuk keperluan perundang-undangan.
"Kami tidak ingin berita palsu. Tapi sudah pasti kami akan mengkaji peraturan tersebut apakah ada indikasi melawan berita palsu atau hanya untuk kepentingan politik," ujar Mahathir.
"Untuk sekarang, apa yang kami lihat terhadap peraturan itu bertujuan untuk menutup mulut lawan politik," tambahnya seperti dilansir tribunnews.com.
