RIAUREVIEW.COM --PT Krakatau Steel Tbk (Persero) dalam beberapa tahun terakhir menghadapi sejumlah masalah yang pada akhirnya membuat perusahaan merugi dalam jumlah yang tidak sedikit.
Setidaknya, dalam 7 tahun terakhir emiten berkode KRAS itu mengalami kerugian berturut-turut, utang menggunung, isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, hingga mundurnya sejumlah komisaris independen kala itu.
Pada 2018 lalu, berdasarkan laporan keuangan KRAS, tercatat utang perusahaan mencapai US$ 2,49 miliar atau setara Rp 35 triliun (asumsi kurs Rp 14.000/US$), naik 10,45% dibandingkan 2017 sebesar US$ 2,26 miliar.
Pada tahun 2018, KRAS mencatatkan rugi mencatatkan rugi bersih senilai US$ 74,82 juta atau Rp 1,05 triliun (kurs Rp 14.000). Saldo kerugian selama bertahun-tahun menumpuk menjadi US$ 821,4 juta atau Rp 11,49 triliun. Hal ini otomatis menyebabkan terjadi defisiensi (pengurangan) modal selama bertahun-tahun.
Namun, penderitaan perusahaan akhirnya berakhir. Pada 2020 lalu, KRAS mencatatkan perolehan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 23,67 juta di 2020. Ini setara Rp 339 miliar, dengan asumsi kurs Rp 14.300 per US$.
Capaian ini berkebalikan dari tahun sebelumnya di mana KRAS mencatatkan kerugian senilai US$ 503,65 juta atau sekitar Rp 7,20 triliun.
Setahun berselang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri peresmian pabrik hot strip mill #2 milik, sebuah pabrik teknologi modern dan terbaru di industri baja dan hanya digunakan dua di dunia. Indonesia menjadi negara kedua yang menggunakan teknologi canggih tersebut, setelah Amerika Serikat (AS).
"PT Krakatau Steel juga terus melakukan transformasi dan terus melakukan restrukturisasi. Pak menteri BUMN tadi juga menyampaikan Krakatau Steel saat ini sudah semakin sehat karena sebelumnya memang kurang sehat. Produksinya juga semakin lancar, industri ini sangat strategis," kata Jokowi di sela peresmian, Selasa (21/9/2021).
Jokowi mengatakan, walaupun masih dalam era pandemi Covid-19, proses transformasi perusahaan pelat merah harus terus berjalan. Transformasi, kata Jokowi, menjadi sebuah keharusan agar BUMN Tanah Air menjadi kelas dunia.
"Yang semakin profesional, yang semakin kompetitif, yang semakin menguntungkan untuk memberikan pelayanan lebih baik bagi masyarakat dan membuka semakin banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita serta berkontribusi lebih besar pada pendapatan negara," jelasnya.
Jokowi mengatakan, saat ini Indonesia merupakan peringkat kedua negara pengimpor baja terbesar dunia. Dengan keberadaan pabrik ini, diharapkan bisa menghemat devisa yang biasanya digunakan untuk kebutuhan impor.
"Sehingga sekali lagi akan menekan angka impor baja negara kita yang saat ini berada pada peringkat kedua komoditas impor Indonesia. Sehingga kita harapkan bisa menghemat devisa Rp 29 triliun per tahun ini angka yang sangat besar sekali," jelasnya.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, konsumsi baja domestik cukup besar. Kepala negara tak ingin, besarnya potensi tersebut justru dinikmati pelaku usaha luar, ketimbang dalam negeri.
"Jangan dibiarkan ini dimasuki produk dari luar dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bukan hanya pembangunan infrastruktur tapi juga pembangunan industri lainnya yang nanti juga membutuhkan baja," katanya.
"Utamanya industri otomotif dan dalam 5 tahun terakhir kebutuhan baja kita meningkat hingga 40%," jelas Jokowi.
Sumber: [cnbcindonesia.com]
