Al Qaeda: Tel Aviv Juga Tanah Umat Islam

Al Qaeda: Tel Aviv Juga Tanah Umat Islam

KAIRO, RIAUREVIEW.COM - Pemimpin Al-Qaeda, Ayman al-Zawahri, menyebut Tel Aviv yang merupakan ibu kota Israel juga sebagai tanah umat muslim. Pernyataan ini disampaikan Zawahri dalam rekaman audio yang dirilis menjelang pembukaan Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) di Yerusalem.

Seperti dilansir Reuters, Senin (14/5/2018), dalam rekaman audio berdurasi 4 menit 43 detik ini, Zawahri menyebut semua negara muslim yang menandatangani piagam PBB, telah secara efektif mengakui Israel sebagai negara. Piagam PBB itu, sebut Zawahri, menyerukan semua pihak menghormati integritas wilayah setiap negara anggota, termasuk Israel.

"Banyak yang telah menjalin hubungan publik atau rahasia dengan Israel dan menerima bahwa Tel Aviv atau Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, meskipun sebenarnya itu (Tel Aviv-red) merupakan tanah umat muslim yang tidak bisa diserahkan kepada umat Yahudi," tegas Zawahri.


Rekaman audio ini diposting ke saluran media sosial yang biasa digunakan jaringan Al-Qaeda pada MInggu (13/5) waktu setempat. Reuters menyebut, keaslian rekaman audio itu belum bisa dipastikan.

Diketahui pesan publik terakhir Zawahri dirilis pada Februari lalu, saat dia menyerukan kepada warga Mesir untuk menggulingkan pemerintahan menjelang pilpres pada Maret yang akhirnya dimenangkan kandidat petahana, Presiden Abdel Fatah al-Sisi.

Rekaman audio dari Zawahri ini dirilis sehari sebelum Kedubes AS di Yerusalem resmi dibuka pada Senin (14/5) waktu setempat.
Pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem diproses otoritas AS dalam beberapa bulan terakhir, setelah pada Desember 2017, Trump resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pengakuan ini menuai kecaman global dan protes berkelanjutan dari Palestina.

Trump tidak akan hadir dalam acara pembukaan Kedubes AS di Yerusalem. Namun dia mengutus putrinya, Ivanka dan menantunya, Jared Kushner untuk menghadiri pembukaan itu. Ivanka dan Jared masuk dalam delegasi kepresidenan yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri AS, John Sullivan.

Berita Lainnya

Index