JAKARTA, RIAUREVIEW.COM -Pemerintah Iran menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai penjahat perang karena pasukannya telah 'membantai' puluhan warga Palestina yang menggelar protes di Jalur Gaza awal pekan ini.
"Pembunuhan anak-anak, perempuan, dan orang-orang Palestina lainnya yang tidak berdaya dan pendudukan wilayah Palestina telah menjadi strategi utama zionis selama 70 tahun terakhir," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Ghasemi, Selasa (15/5).
"Komunitas internasional harus segera mengambil tindakan dan menjadikan para pemimpin Israel sebagai subjek penjahat perang di pengadilan internasional," lanjutnya.
Menlu Iran Mohammad Javad Zarif sebelumnya juga telah mengatakan bahwa bentrokan di Gaza kemarin merupakan "hari yang sangat memalukan".
"Pembantaian darah dingin rezim Israel terhadap warga Palestina sudah tak terhitung jumlahnya saat mereka menggelar protes di ruang terbuka," kata Zarif.
Sedikitnya 59 warga Palestina dilaporkan tewas ditembak militer Israel di perbatasan Gaza sepanjang Senin (14/5) kemarin. Bentrokan terjadi di hari yang sama saat kedutaan besar AS untuk Israel di Yerusalem secara resmi dibuka.
Ratusan warga Palestina menggelar unjuk rasa massal di Jalur Gaza untuk menentang peresmian kedutaan besar tersebut. Pasalnya, Yerusalem selama ini menjadi pusat konflik palestina dan Israel.
Kedua negara sama-sama memperebutkan kota suci tiga agama itu sebagai ibu kota negara mereka. Berdasarkan resolusi dan hukum internasional, Yerusalem Timur juga merupakan ibu kota masa depan Palestina yang hingga kini masih memperjuangkan kemerdekaannya.
"Kejahatan yang terus-menerus dilakukan Zionis di Palestina adalah hasil dari dukungan Amerika Serikat yang tak tanggung-tanggung," ujar Ghasemi yang dilansir CNNindonesia.com.
Dia juga menuding negara-negara di kawasan terutama rivalnya, Arab Saudi, telah berkompromi dengan Israel karena gagal mengecam tindakan Israel terhadap warga Palestina.
Sementara itu, Ketua Palermen Iran Ali Larijani mengatakan langkah Presiden Donald Trump yang berkeras memindahkan kedutaannya untuk Israel ke Yerusalem merupakan bentuk penghinaan AS terhadap institusi internasional.
Hal itu, menurut Larijani, tak aneh karena sejak Trump menjabat di Gedung Putih, AS telah beberapa kali melakukan tindakan serupa seperti menyatakan diri keluar dari Perjanjian Iklim Paris dan traktat perdagangan bebas Trans-Pacific Partnership (TPP).
"Seluruh kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa Amerika bermaksud menghancurkan lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," kata Larijani. "Ini mendorong dunia internasional menuju kekacauan keamanan," lanjutnya.
