Smith Alhadar
Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies
RIAUREVIEW.COM - Mengabaikan kekhawatiran internasional soal kemungkinan bentrok militer dengan Iran, pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan negaranya mundur dari kesepakatan nuklir Iran. Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA)-nama lengkap kesepakatan itu-adalah perjanjian multinasional antara Iran dan P5+1 (Amerika, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis plus Jerman) yang ditandatangani pada 2015.
Trump melihat JCPOA terlalu menguntungkan Iran. JCPOA membatasi pengayaan uranium Iran dengan imbalan Iran bebas mengekspor minyaknya ke seluruh dunia. Dengan begitu, di mata Trump, Iran lebih leluasa menjalankan politik sektarian, agresif, dan ekspansif di kawasan Timur Tengah. Kini, Iran mengontrol empat ibu kota negara Arab: Irak, Suriah, Libanon, dan Yaman. Trump memandang hal ini menantang hegemoni Amerika di Timur Tengah. Ia menyatakan mundur dari kesepakatan kecuali dimasukkan persyaratan baru, yaitu Iran harus menghentikan program peluru kendali balistik, memberikan akses tak terbatas kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk menginspeksi seluruh area militer Iran, dan pembatasan permanen program nuklir Iran.
Trump tahu bahwa Iran mustahil akan menyetujui perombakan kesepakatan itu. Selain syarat baru tersebut melanggar kedaulatan Iran, program rudal balistik merupakan jantung pertahanannya karena negeri itu tidak memiliki pesawat tempur memadai akibat embargo senjata internasional sejak Revolusi Islam Iran pada 1979. Bujukan Inggris, Prancis, dan Jerman agar Trump mempertahankan kesepakatan tersebut ditolak Trump.
Arab Saudi dan Israel mendukung posisi Amerika. Putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, saat tur ke Amerika bulan lalu mengancam akan berperang dengan Iran dalam waktu 10-15 tahun ke depan kalau sanksi atas Iran tidak diterapkan kembali.
Akhir April lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Iran masih mengembangkan senjata nuklir setelah 2015. Ia mengklaim intelijen Israel menemukan puluhan ribu dokumen yang menguatkan tudingannya. Hal ini mengingatkan kita pada pernyataan bohong Perdana Menteri Inggris Tony Blair pada 2003 bahwa Irak dapat membuat senjata kimia dalam waktu 45 menit untuk memberikan amunisi kepada Presiden George W. Bush, yang sedang mencari legitimasi bagi invasi AS ke Irak.
Gedung Putih menyatakan presentasi Netanyahu itu sesuai dengan informasi yang diketahui Amerika sejak lama dan bahwa pemerintah Iran akan menggunakan senjata perusak tersebut terhadap negara tetangga. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa Trump sedang mencari legitimasi untuk menghukum Iran. Penasihat Keamanan Nasional Amerika, John Bolton, pernah mendesak Gedung Putih untuk menyerang Iran saat menjadi wakil tetap Amerika di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Tampaknya, Amerika, Israel, dan Saudi telah siap berperang dengan Iran. Pada 1 April, parlemen Israel (Knesset) meloloskan amendemen undang-undang yang diajukan pemerintahan Netanyahu, yang memberikan otoritas kepada perdana menteri untuk mendeklarasikan perang hanya dengan persetujuan menteri pertahanan.
Iran telah bersiap untuk hal terburuk. Pada bulan-bulan terakhir ini, telah terjadi perubahan-perubahan yang tidak biasa pada kepemimpinan politik di Korps Garda Revolusi Iran (IRGC). Hal ini mengisyaratkan bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, sedang menyiapkan IRGC untuk misi khusus.
Pada awal Maret, Hujjatulislam Ali Saidi, wakil Khamenei di IRGC, diangkat sebagai wakil di angkatan bersenjata. Abdullah Haji Sadeghi, ulama radikal dan sangat loyal kepada Khamenei, naik menjadi wakil Khamenei di IRGC. Jenderal Yadollah Javani, loyalis Khamenei dan penasihat Saidi, diangkat sebagai wakil politik IRGC. Tampaknya Khamenei menguatkan cengkeraman politiknya atas militer Iran. Dengan demikian, bila datangnya waktu untuk mengambil tindakan, ia memiliki kepatuhan menyeluruh dari seluruh korps perwira.
Mundurnya Amerika dari kesepakatan nuklir itu telah memukul pemerintahan moderat Presiden Iran Hassan Rouhani dengan hilangnya kredibilitas. Dengan memburuknya situasi Iran saat ini, bisa jadi Khamenei, yang punya kekuasaan mencampakkan pemerintahan Rouhani, memerintahkan IRGC mengambil alih kekuasaan.
Kelompok garis keras dalam rezim Iran percaya bahwa berdikari di bidang ekonomi dan perlawanan terhadap hegemoni Amerika dapat mengatasi masalah Iran. Iran sampai saat ini masih mempertahankan kesepakatan nuklir karena Eropa berjanji untuk terus menjalin hubungan bisnis non-militer dengan Iran. Kalau saja dalam perundingan Iran-Eropa yang akan segera dilakukan tidak mencapai kesepakatan dan Iran ikut mencampakkan kesepakatan itu, perang di kawasan tidak terhindarkan. Yang lebih berbahaya bila Rusia dan Cina masuk dengan mendukung Iran.
