PEKANBARU, RIAUREVIEW.COM --DPRD Riau melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan (Disdik) beserta Kepala SMA dan SMK se-Kota Pekanbaru, Rabu (13/7/2022). Dalam pertemuan itu membahas terkait daya tampung di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang tidak sebanding dengan ledakan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
Ketua Komisi V DPRD Riau Robin Hutagalung mengungkap ada 12 ribu lebih tamatan SLTP yang tidak tertampung. Sebab, dari 20 ribu tamatan SLTP Negeri, daya tampung untuk lanjut ke SLTA hanya sekita 7 ribu saja.
"12 ribu tentu menjadi masalah. Tapi kita maklumi juga kalau ledakan tamatan SMP ini tidak sebanding dengan daya tampung dari jumlah SMA dan SMK," kata Robin.
Ia berharap, memang memberdayakan sekolah swasta itu. Ia juga sudah imbau Dinas Pendidikan, bagaimana SMA swasta itu bisa menampung khususnya jalur afirmasi, atau jalur tidak mampu yang dibiayai oleh provinsi. Ini salah satu untuk mengurangi lulusan SMP yang tidak tertampung.
"Anak yang lain itu memang persoalan yang kita hadapi saat ini. Kita hanya bisa prihatin. Makanya kita mendorong, Pemprov membuat Ruang Kelas Baru (RKB), seperti misalnya di SMA 16 mereka hanya memiliki 4 ruang kelas," kata dia.
Ditanya apakah kondisi itu merupakan bentuk kegagalan pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan, terlebih ada SILPA atau uang tidak terpakai hampir sebesar Rp1 triliun, Ia mengaku tidak melihat ke arah itu.
"Saya tidak melihat kesitu. Kita komisi V, rapat tentang itu. Kita minta supaya membangun sekolah baru, bukan RKB saja. Tapi memang tidak mudah. Bahwa ketersediaan lahan terbatas," kata dia.
Misalnya, di Kecamatan Payung Sekaki. Di Payung Sekaki itu hanya ada satu, yaitu SMA Negeri 2. Sementara penduduk padat. Komisi V mendorong agar dibangun sekolah, sehingga itu tertampung.
"Kepala dinas tadi sudah menjelaskan, tahun 2023 ini mereka akan membangun sekolah baru di Pekanbaru. Harapan kita 10 sekolah baru dibangun, itu pun belum bisa menampung melihat 12 ribu tadi," jelasnya.
Sumber: cakaplah.com
