PEKANBARU,RIAUREVIEW.COM --Pengampunan bea balik nama di Riau saat ini belum optimal realisasinya. Ini terjadi akibat perubahan undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto.
Hardianto menyebutkan pada Ranperda yang sudah disepakati sebelumnya telah diatur pengampunan pajak dan denda pajak. Namun pada UU HKPD, Perda Pajak dan Retribusi harus 'digodokkan', sehingga Ranperda tersebut tidak dapat dilanjutkan.
"Jadinya Ranperda yang sudah final tidak bisa kita dilanjutkan. Makanya ketika berbicara pengurangan denda pajak, tidak bisa kita lakukan. Tapi dalam hasil konsultasi Bapemperda ke Kemendagri bahwa Ranperda pajak dan retribusi yang sudah 'diomnibus law' itu sudah boleh dilanjutkan," katanya.
Legislator Fraksi Gerindra ini menyebutkan tahapan selanjutnya, pihaknya akan kembali mengagendakan paripurna hingga ke pembentukan Pansus.
"Kita lakukan sesuai mekanisme hingga pembentukan Pansus. InsyaAllah Pansus akan bekerja," katanya lagi.
Diteruskannya, sesuai UU HKPD, pemberlakuan pajak daerah tersebut ada yang pemberlakuannya dua tahun setelah diundang-undangkan, namun ada pula setelah tiga tahun.
"Berarti nanti ada yang pemberlakuan efektifnya mulai 5 Januari 2024, ada yang 5 Januari 2025. Nanti terang benerangnya di Ranperda yang akan kita lanjutkan prosesnya," ucap Hardianto.
"Terkait APBD 2024 jika Perda ini tidak ada, hal ini tidak bisa menjadi dasar hukum Pemerintah Provinsi memungut beberapa pajak yang sudah berlaku di 2024, tentu itu akan merugikan Pemprov sendiri," pungkasnya.
Sumber: riauaktual.com
