PEKANBARU,RIAUREVIEW,.COM --Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Fathullah, memberikan dukungan terhadap langkah warga yang menggugat Peraturan Walikota (Perwako) tentang Parkir Kota Pekanbaru. Menurutnya, aturan ini telah melanggar banyak regulasi dan pelaksanaannya pun seringkali semena-mena.
"Ini adalah langkah yang tepat, saya sangat setuju dengan tindakan warga yang menggugat Perwako ini, karena regulasi parkir telah menjadi semakin tidak terkendali," kata Fathullah di Kantor DPRD Kota Pekanbaru, Senin (28/8/2023).
Fathullah juga menyoroti penarikan retribusi oleh PT Yabisa Sukses Mandiri (YSM), yang bertanggung jawab atas pengelolaan parkir selama 10 tahun. Menurutnya, penarikan retribusi ini sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para juru parkir (jukir) yang bekerja untuk Yabisa juga seringkali menarik retribusi parkir di lokasi yang seharusnya bebas dari biaya parkir.
"Sekarang mereka mengambil biaya parkir di mana saja yang mereka inginkan, padahal ada lokasi parkir yang seharusnya bebas biaya. Ini jelas melanggar aturan," tegas Fathullah.
Fathullah mendukung tindakan warga yang menggugat Perwako ini karena menurutnya, aturan parkir ini memberatkan masyarakat Kota Pekanbaru dan merugikan mereka.
"Gugat terus, bela rakyat yang masih merasa tertindas oleh aturan parkir ini," kata Fathullah dengan tegas.
Selain itu, Fathullah juga mengimbau agar PT Yabisa dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat. Dia juga menyoroti praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan yang masih berlangsung di lapangan.
"Ada jukir yang tidak mengeluarkan karcis, hanya mengambil uang saja. Ini harus ditindak. Selain itu, masih banyak parkir liar yang tidak diatur dengan baik," pesan anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru tersebut.
Fathullah juga mengkritik pelayanan yang diberikan oleh jukir, yang cenderung tidak memadai. Dia menekankan pentingnya pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam hal perparkiran.
"Jukir harus melayani masyarakat dengan baik, bukan hanya saat mereka membayar, tetapi juga saat mereka memerlukan bantuan. Ini perlu diperbaiki," tandasnya.
SUMBER: RIAUAKTUAL.COM
