PEKANBARU,RIAUREVIEW.COM --Terkait kritikan yang disampaikan Anggota DPRD Riau Dapil Kota Pekanbaru, Ade Hartati Rahmat mengenai bantuan keuangan (Bankeu) yang dianggap minim, turut menarik perhatian dewan lainnya.
Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto menyebutkan dirinya mendukung apa yang menjadi kritikan dari Ade Hartati tersebut.
"Kita mendukung hal ini. Karena yang menjadi kebutuhan masyarakat dan disampaikan saat kita reses, ternyata hal ini bukan merupakan kewenangan di Pemprov, jadinya ya buntu. Dan satu-satunya jalan ya bantuan keuangan," kata Hardianto.
Sempat bertanya-tanya, Legislator Fraksi Gerindra ini menuturkan saat pihaknya mencoba berdiskusi dengan Pemprov Riau terkait dengan adanya inisiasi Bankeu ke kabupaten/kota. Namun, Pemprov tidak menerima hal itu.
"Saya justru bertanya-tanya. Ini kok ada bantuan keuangan Rp13 miliar di Kota Pekanbaru. Apakah ada anak tiri dan anak kandung?," ucapnya.
Seharusnya, kata Hardianto, jika Pemprov benar-benar ingin memberikan bantuan keuangan, hal ini harus merata ke 12 kabupaten/kota di Riau.
"Seharusnya kalau Pemprov Riau mau membuka kran bantuan keuangan, bukalah selebar-lebarnya untuk masyarakat 12 kabupaten/kota. Berikanlah bantuan keuangan itu jangan hanya dalam versi Bankeu Pemprov saja," kata Hardianto.
"Banyak usulan masyarakat yang sifatnya bukan kewenangan provinsi dan disampaikan ke kami, kami tak punya kewenangan dalam konteks bantuan keuangan, itu di gubernur, di Pemprov," tambahnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengucurkan bantuan keuangan (Bankeu) untuk Kota Pekanbaru sebesar Rp13 Miliar. Jumlah ini dianggap minim jika dibandingkan dengan kebutuhannya.
Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Riau daerah pemilihan (Dapil) Kota Pekanbaru, Ade Hartati Rahmat. Ia meminta Pemprov dapat melakukan pengecekan data dan fakta di lapangan. Sehingga, Bankeu menyasar kebutuhan yang diperlukan masyarakat di kabupaten/kota.
"Kita berharap bantuan keuangan itu bukan hasil dari rekomendasi individu per individu tapi memang hasil kajian dan data serta fakta yang dimiliki Pemprov. Sehingga sifatnya proporsional sesuai kebutuhan masing-masing kabupaten kota yang ada," kata Ade.
Ia mengaku kaget saat mengetahui Bankeu perbaikan infrastruktur untuk Pekanbaru, yang dirasa jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan yang tampak. Pekanbaru ini, kata dia, merupakan cerminan Provinsi Riau.
"Kita juga cukup kaget ketika tahun 2023 bantuan keuangan untuk perbaikan infrastruktur Pekanbaru ini hanya sekitar Rp13 miliar, sementara Pekanbaru ini kan etalasenya Provinsi Riau," kata Ade.
SUMBER:
