RIAUREVIEW.COM --Semuel Abrijani Pangerapan memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Aptika (Aplikasi Informatika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Dikutip dari Tempo.co yang melansir Antara, Semuel mengatakan, pengunduran dirinya itu merupakan bentuk tanggung jawab moral atas kegagalan mencegah serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya.
"Saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo," ujar Semuel di Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Semuel menyampaikan bahwa sebagai Dirjen Aptika yang mengampu proses transformasi pemerintahan, dirinya tidak bisa mengemban tanggung jawab tersebut dengan baik.
Dia mengatakan, insiden serangan siber terhadap PDNS 2 secara teknis adalah tanggung jawabnya.
"Jadi saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan saya menyatakan ini tanggung jawab saya dan ini harusnya saya tangani dengan baik. Itu alasan utamanya," ujar Semuel.
Semuel menambahkan bahwa meskipun dia mengundurkan diri dari jabatannya, proses pemulihan PDNS 2 masih terus dilakukan secara optimal.
PDNS 2 di Surabaya mengalami serangan siber dalam bentuk ransomware bernama Brain Chiper, varian terbaru dari Lockbit 3.0. Puncaknya, PDNS mulai tidak bisa diakses sejak Kamis (20/6) yang berakibat layanan publik tidak bisa diakses, termasuk layanan imigrasi.
Safenet menyebut, terdapat sedikitnya 282 instansi pemerintah pengguna PDNS yang terdampak serangan siber tersebut.
Pemerintah menargetkan pemulihan atas serangan siber PDNS 2 di Surabaya rampung pada bulan ini.
Semuel yang merupakan founder dan pengarah SIBER KREASI yaitu gerakan nasional literasi digital, dilantik menjadi Dirjen Aptika oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pada 7 Oktober 2016.
Desakan untuk Budi Arie Mundur
Publik mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi untuk mundur dari jabatannya buntut dari lumpuhnya Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2 yang berdampak ke ratusan instansi karena peretasan. Desakan itu muncul dari petisi yang digagas oleh SAFEnet dan dipublikasikan pada Rabu, 26 Juni 2024.
Menanggapi petisi tersebut, Budi menilai itu merupakan hak masyarakat untuk bersuara. “Ah no comment, itu hak masyarakat untuk bersuara,” ujarnya usai rapat bersama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis malam, 27 Juni 2024.
Budi mengaku masih fokus membereskan masalah peretasan PDN tersebut. Ia memastikan sejauh ini tidak ada kebocoran data karena serangan yang menuntut uang tebusan atau ransomware itu.
"Sampai sekarang belum teridentifikasi ada bukti, enggak ada pembocoran ya," ujar pendiri Projo, kelompok relawan terbesar pendukung Joko Widodo atau Jokowi, ini yang menjadi Menkominfo sejak 17 Juli tahun lalu.
Adapun petisi telah ditandatangani oleh 23 ribu orang lebih partisipan per Kamis, 4 Juli 2024. Selain Budi Arie, SAFEnet juga menyampaikan petisi tersebut kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
"Pak Menteri, cukuplah semua kelalaian ini. Jangan jadikan data pribadi kami sebagai tumbal ketidakmampuan Anda. Mundurlah!," tulis SAFEnet dalam petisinya di change.org.***
Sumber: Tempo.co
